RADARPATI.JAWAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Perombakan ke-7 ini tercatat menjadi yang paling kerap dilakukan seorang kepala negara dalam kurun dua tahun awal masa pemerintahan sejak era Reformasi.
Sejumlah jabatan strategis di tingkat menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga mengalami rotasi dan pengisian figur baru.
Daftar Pejabat Baru yang Dilantik
Berikut adalah nama-nama menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga baru yang resmi diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo:
Bahlil Lahadalia: Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM
Sugiono: Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Dudung Abdurachman: Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
Arrmanatha Nasir: Menteri Luar Negeri
Muhammad Sarmuji: Menteri Perindustrian
Listyo Sigit Prabowo: Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Deddy Prasetio: Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
Drajad Hari Wibowo: Wamenko Bidang Perekonomian
Nurkholisoh Ibnu Aman & Luky Alfirman: Wakil Menteri Keuangan
Muhammad Saleh Mustafa: Wakil Menteri Pertanian
Irwan Meilano: Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
Nuzran Joher: Ketua Ombudsman RI
Arianto Wibowo: Wakil Kepala BPKP
Muhammad Fadil Imran: Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
Dikritik Tak Efektif dan Semakin Gemuk
Langkah Presiden Prabowo merombak struktur kabinet justru menuai kritikan dari para pengamat. Pakar Komunikasi Politik LSPR, Lely Arrianie, menilai reshuffle kali ini belum memenuhi ekspektasi publik yang menginginkan susunan pemerintahan lebih efektif dan efisien.
Lely menyoroti keputusan Prabowo yang dinilai sekadar menggeser orang dekat ketimbang melakukan evaluasi berbasis kompetensi. Salah satunya rotasi Sugiono dari posisi Menteri Luar Negeri menjadi Menko PMK.
"Pejabat yang menurut masyarakat tidak lagi layak dan kompeten hanya digeser posisinya. Tugas Menko PMK kan sebatas mengoordinasikan, sementara porsi teknis ada di menteri. Ini menunjukkan komodasi politik," kata Lely.
Selain itu, bertambahnya porsi wakil menteri dan kepala badan mempertegas pembengkakan struktur kabinet (goblin cabinet).
Merujuk kalkulasi Center of Economic and Law Studies (Celios), pembengkakan postur kabinet Prabowo berpotensi menyerap anggaran operasional, gaji, dan tunjangan hingga Rp1,95 triliun selama lima tahun masa jabatan.
Menjaga Keseimbangan Relasi dengan Jokowi
Masuknya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) juga dinilai sebagai langkah strategis menjaga harmoni politik dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Pengamat Politik CSIS, Nicky Fahrizal, berpandangan bahwa reshuffle yang terlalu sering mencerminkan upaya Prabowo mencari keseimbangan stabilitas politik alih-alih fokus mengakselerasi performa pemerintahan.
"Pergantian yang terlalu cepat ini memperlihatkan Presiden lebih fokus mencari keseimbangan politik. Penunjukan Listyo Sigit di KSP mempertegas komitmen Prabowo untuk tetap menjaga relasi baik dengan Pak Jokowi," jelas Nicky.
Nicky menambahkan bahwa tantangan utama pasca-reshuffle adalah membuktikan bahwa perombakan ini sanggup membenahi pola komunikasi publik serta memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah yang dinilai masih kerap tumpang-tindih selama dua tahun terakhir. (*)
Editor : Zakarias Fariury