RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pemerintah menyusun strategi bertahap untuk mengatasi krisis kekurangan tenaga pendidik di berbagai pelosok Indonesia.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memproyeksikan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus formasi guru yang akan dimulai secara terencana pada tahun 2027.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa total akumulasi kebutuhan guru secara nasional saat ini menyentuh angka 464.856 orang.
Kebutuhan tersebut mencakup ketimpangan distribusi di berbagai wilayah, jenis sekolah, hingga pemenuhan mata pelajaran spesifik.
Guna memastikan akurasi data pemenuhan formasi, Kemendikdasmen telah mengintensifkan koordinasi lintas kementerian bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Keuangan.
“Terkait jumlah guru, itu sudah kami bahas dengan Kementerian PANRB juga Kementerian Keuangan. Jadi Insya Allah datanya itu sudah kami padankan dan sudah rapat berulang kali,” ujar Mu'ti di Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).
Pemerintah merancang peta jalan (roadmap) pemenuhan kebutuhan guru nasional yang ditargetkan rampung sepenuhnya dalam kurun waktu tiga tahun, yakni mulai 2027 hingga 2029.
Skema pengangkatan akan dilakukan secara dinamis dan proporsional untuk mengantisipasi dinamika jumlah guru yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya.
Pada tahap pertama di tahun 2027, pemerintah menargetkan pengangkatan sebesar 30 persen dari total kebutuhan, atau setara dengan 139.457 formasi guru.
Persentase yang sama—yakni 30 persen atau sekitar 139.457 guru—akan kembali dibuka pada tahap kedua di tahun 2028. Sisa kuota sebesar 40 persen, atau sebanyak 185.942 formasi, bakal dipenuhi pada tahap pamungkas tahun 2029.
“Jadi nanti roadmap-nya itu, 2027 kami akan mengangkat 30 persen dari kebutuhan 464 ribu itu, kemudian 30 persen lagi di tahun 2028, dan pada 2029 kami mengangkat 40 persen,” jelas Mu'ti.
Menariknya, skema pengadaan CPNS guru pada 2027 mendatang dirancang menggunakan sistem seleksi terbuka.
Kesempatan ini tidak hanya dikhususkan bagi guru honorer atau pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), melainkan juga memberi ruang luas bagi para lulusan baru (fresh graduate).
“Jadi kami terbuka, tetapi semuanya berbasis seleksi, sehingga apa yang menjadi target insyaAllah dapat dipenuhi melalui seleksi terbuka tersebut,” tegasnya.
Meskipun angka 464.856 guru telah menjadi acuan awal, pemerintah menekankan bahwa data tersebut bersifat dinamis dan akan terus diperbarui secara berkala menyesuaikan pemetaan kebutuhan riil di tiap-tiap daerah dan satuan pendidikan.
Rincian detail mengenai kuota formasi per daerah, persyaratan teknis, serta mekanisme pendaftaran bakal diumumkan lebih lanjut mendekati pelaksanaan seleksi. (*)
Editor : Zakarias Fariury