Salah satu tantangan yang disorot adalah kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga menembus 6 persen.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra, menilai perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan terjadi ketika perekonomian Indonesia membutuhkan kebijakan baru untuk memperkuat pertumbuhan.
Baca Juga: Gaji PPPK Naik? Faktor Menkeu Purbaya Dicopot!
Menurut Gede, pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen diperlukan agar kelompok kelas menengah kembali tumbuh lebih kuat.
“Dalam fase ekonomi saat ini, Indonesia memerlukan arsitek baru yang dapat lebih memacu perekonomian hingga di atas 6 persen dengan dukungan dari pasar global,” ujar Gede kepada jawaPos.com, Rabu (16/9).
Dia membandingkan kondisi likuiditas dan pertumbuhan kredit pada periode sebelum dan sesudah Purbaya berada di pemerintahan.
Ketika Purbaya masuk kabinet, pertumbuhan kredit disebut berada di kisaran 7 persen.
Gede menilai kebijakan penggunaan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) menjadi salah satu terobosan yang membantu memperkuat likuiditas kredit.
Saat Purbaya meninggalkan jabatan Menteri Keuangan, pertumbuhan kredit disebut telah mencapai 13,8 persen.
Meski demikian, Gede menilai peningkatan tersebut masih perlu diikuti dengan penguatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Dia juga menyoroti kondisi kelas menengah Indonesia.
Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah masyarakat kelas menengah turun dari 46,7 juta jiwa menjadi sekitar 42 juta jiwa sepanjang 2025 hingga 2026.
Gede menyebut penurunan lebih dari 4 juta orang tersebut memiliki kemiripan dengan kondisi setelah pandemi Covid-19 pada 2021–2022.
Karena itu, dia menilai pemerintahan Suahasil perlu memperhatikan kebijakan yang tidak hanya menjaga likuiditas, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat.
Baca Juga: Purbaya Dicopot! Pemerintah Langsung Siapkan Anggaran Untuk Gaji PPPK. Sinyal Naik?
Risiko Pasar dan Lapangan Kerja
Tantangan lainnya datang dari pasar modal dan kepercayaan investor.
Gede mengingatkan potensi gejolak apabila status investasi Indonesia mengalami penurunan.
Dia menyinggung risiko apabila MSCI menurunkan status Indonesia menjadi frontier pada 11 November 2026. Menurut Gede, kondisi tersebut berpotensi menekan pasar saham.
Jika gejolak pasar berlanjut, keputusan investasi juga dapat terdampak.
Gede menilai pelaku usaha bisa menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi maupun membuka lapangan pekerjaan.
Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi memperbesar tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan bahkan dapat memunculkan risiko gelombang pemutusan hubungan kerja baru.
Selain pasar global, persoalan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi perhatian.
Gede meminta Suahasil mencermati kondisi anggaran pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat.
Dia mengingatkan persoalan fiskal pusat dan daerah perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas dan aktivitas ekonomi.
Dorong Program Produksi Rakyat
Gede juga berharap sejumlah agenda yang berkaitan dengan penguatan sektor produksi rakyat tetap dilanjutkan.
Beberapa agenda yang dia sebut antara lain pemberantasan praktik under invoicing dan transfer pricing melalui pendirian bursa komoditas, penanganan lahan hutan ilegal untuk kemudian didistribusikan kepada koperasi petani, serta pembangunan 3 juta rumah untuk pekerja.
Menurut Gede, pemerintah juga perlu memastikan ruang fiskal tetap tersedia untuk berbagai program yang mendukung sektor produksi rakyat.
“Sebaiknya Menkeu baru terus menjaga alokasi fiskal untuk program-program yang berhubungan dengan sektor produksi rakyat yang infrastruktur ekonominya sudah dibangun,” pungkasnya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, arah kebijakan fiskal Suahasil Nazara akan menjadi salah satu perhatian dalam upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan kondisi kelas menengah. (*)
Editor : Abdul Rochim