RADARPATI.JAWAPOS.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil tindakan tegas dengan mencoret jutaan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat transaksi judi online (judol).
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kemensos mencatat lebih dari 1,4 juta rekening penerima terindikasi aktif judol.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengonfirmasi bahwa pada triwulan pertama tahun 2026, sebanyak lebih dari 11.000 KPM telah dicoret dari daftar penerima, disusul 75 KPM pada triwulan kedua.
Meski demikian, Kemensos tetap membuka ruang klarifikasi dan verifikasi lapangan bagi masyarakat yang merasa rekeningnya disalahgunakan atau dicoret secara tidak tepat.
1. Sanggah Mandiri melalui Aplikasi Cek Bansos
Masyarakat dapat mengajukan keberatan secara mandiri melalui aplikasi resmi dengan langkah-langkah berikut:
Akses Akun: Buka aplikasi Cek Bansos dan masuk (login) menggunakan akun terdaftar.
Pilih Fitur: Masuk ke menu Sanggah pada dashboard utama.
Pilih Data Target: Tentukan data atau nama penerima yang ingin diajukan keberatannya.
Isi Alasan & Bukti: Pilih alasan sanggahan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya serta sertakan bukti pendukung jika diminta oleh sistem.
Verifikasi & Kirim: Periksa kembali kebenaran seluruh informasi yang diisi, lalu klik Kirim Pengajuan Sanggah.
2. Sanggah melalui Operator SIKS-NG di Kantor Desa/Kelurahan
Bagi warga yang mengalami kendala teknis aplikasi, pengajuan dapat dilakukan secara offline melalui perangkat desa setempat:
Kunjungan Lapangan: Datangi Kantor Desa/Kelurahan setempat dan temui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Input Sanggahan: Operator desa akan membuka fitur Sanggah pada sistem SIKS-NG sesuai dengan data keberatan warga.
Unggah Dokumen Legal: Mengunggah dokumen pendukung wajib yang mencakup Surat Pernyataan/Berita Acara serta foto kondisi rumah yang telah diverifikasi.
Proses Verifikasi Ulang: Data yang diunggah akan masuk dalam antrean verifikasi dan validasi lapangan oleh petugas terkait.
Melalui kedua jalur sanggahan ini, pemerintah memastikan proses penertiban bansos tetap transparan dan memberikan hak sanggah bagi warga yang terbukti tidak terlibat dalam aktivitas judi online. (*)
Editor : Zakarias Fariury