JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), warga NU HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada penggunaan nama maupun fasilitas kekuasaan untuk memengaruhi proses pemilihan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Permintaan tersebut disampaikan Gus Lilur setelah mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan gerakan yang berupaya memengaruhi proses suksesi kepemimpinan NU.
Baca Juga: Menanti Kepastian Gaji PNS 2027 di Pidato Nota Keuangan Prabowo
Menurut dia, gerakan tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat yang berada di lingkungan pemerintahan.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Rabu (19/8).
Gus Lilur menyebut informasi yang diterimanya mengarah pada keinginan sejumlah pihak agar KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menduduki posisi Ketua Umum PBNU.
Sementara itu, KH Miftahul Akhyar disebut diarahkan menjadi Rais Aam.
“Informasi yang saya terima mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” ujarnya.
Meski menyampaikan kekhawatiran tersebut, Gus Lilur menegaskan tidak meyakini dugaan gerakan itu merupakan kehendak langsung Presiden Prabowo.
Karena itu, dia meminta Presiden memastikan tidak ada pembantu Presiden yang menggunakan nama kepala negara, fasilitas kekuasaan, maupun pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU.
“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” ucapnya.
Soroti Potensi Pemanfaatan Kekuasaan
Gus Lilur menilai kekhawatiran tersebut perlu mendapat perhatian karena sejumlah nama yang disebut dalam informasi yang diterimanya memiliki posisi strategis, baik di pemerintahan maupun struktur NU.
Di antaranya Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.
Menurutnya, irisan antara jabatan pemerintahan dan posisi dalam organisasi NU harus dijaga agar tidak berkembang menjadi praktik pemanfaatan kekuasaan negara untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Dia juga mempertanyakan motif apabila dugaan gerakan tersebut benar-benar terjadi.
Gus Lilur menduga terdapat kemungkinan kepentingan politik untuk mempertahankan pengaruh melalui penguasaan struktur organisasi NU.
“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana: apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?” tuturnya.
Gus Lilur secara khusus menyinggung posisi Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid yang dinilainya memiliki peran strategis di pemerintahan sekaligus NU.
“Gus Ipul adalah Menteri Sosial dan Sekjen PBNU. Nusron adalah pejabat pemerintah dan memiliki posisi di struktur PBNU. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan menguasai kepemimpinan NU,” ungkapnya.
Dia menegaskan NU tidak seharusnya menjadi instrumen untuk mengamankan kepentingan politik pihak tertentu.
Proses pemilihan kepemimpinan dalam Muktamar, menurutnya, harus didasarkan pada kapasitas dan integritas calon.
“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa. Bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” bebernya.
Pertanyakan Sumber Pendanaan
Selain dugaan intervensi, Gus Lilur mempertanyakan sumber pendanaan apabila memang terdapat mobilisasi dukungan untuk kandidat tertentu dalam Muktamar.
“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” urainya.
Namun, dia menegaskan tidak menyatakan bahwa dana negara telah digunakan untuk membeli suara dalam Muktamar.
Gus Lilur meminta dugaan tersebut dibuktikan atau dibantah secara terbuka.
“Jangan sampai ada uang negara yang dipakai untuk membeli suara Muktamar. Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” jelasnya.
Muktamar Menyangkut Marwah NU
Menurut Gus Lilur, persoalan menjelang Muktamar ke-35 NU bukan sekadar perebutan posisi Ketua Umum PBNU maupun Rais Aam.
Independensi organisasi dan marwah NU juga dinilai menjadi hal yang dipertaruhkan.
“Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya percaya masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki independensi dan keberanian,” urainya.
Dia menolak anggapan bahwa tradisi perjuangan NU dapat dikalahkan kepentingan politik jangka pendek.
“Apakah semangat jihad NU sudah hilang karena uang? Saya tidak percaya. NU punya tradisi panjang melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. Jangan sampai tradisi itu kalah oleh kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
Gus Lilur kemudian meminta Presiden Prabowo memberikan kejelasan terkait dugaan manuver yang mengatasnamakan kekuasaan.
Dia mempertanyakan apakah gerakan tersebut benar-benar merupakan kebijakan Presiden atau hanya inisiatif sejumlah pembantunya.
“Presiden harus menjawab ini dengan tegas. Apakah benar Presiden menginginkan NU diarahkan kepada calon tertentu? Atau ini hanya ulah beberapa pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan Presiden?” tegasnya.
Dia berharap tidak muncul kesan bahwa pemerintah atau Istana ikut menentukan figur yang akan memimpin PBNU.
“Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara, sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar,” imbuhnya.
Serukan Muktamar Tetap Independen
Gus Lilur juga mengajak para kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh peserta Muktamar menjaga independensi forum tertinggi NU tersebut.
Dia meminta peserta tidak terpengaruh oleh pihak yang membawa-bawa nama Presiden atau kekuasaan.
“Jangan takut. Jangan merasa bahwa karena seseorang membawa nama Presiden lalu kita harus tunduk. Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” ucapnya.
Dia menegaskan pernyataannya bukan bentuk dukungan terhadap kandidat tertentu.
Seluruh calon, kata dia, harus memperoleh kesempatan yang sama selama memenuhi ketentuan organisasi.
“Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” ujarnya.
Gus Lilur kembali meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada instrumen pemerintahan yang digunakan untuk mencampuri proses internal NU.
Menurutnya, NU bukan boneka penguasa, melainkan bagian dari sejarah berdirinya Indonesia.
“Bismillah, lawan setiap upaya pembonekaan NU. Lawan intervensi. Lawan politik uang. Lawan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok. Tetapi tetap dengan cara yang bermartabat, tabayun, dan sesuai hukum,” pungkasnya. (*/him)
Editor : Abdul Rochim