RADARPATI.JAWAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto membeberkan 10 langkah besar yang menjadi pilar agenda transformasi nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Penyampaian peta jalan strategis ini disampaikan secara langsung dalam pidato RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan sidang paripurna DPR RI pada Jumat (14/8/2026).
RAPBN 2027 sendiri dirancang dengan alokasi Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun, Pendapatan Negara Rp3.426 triliun, dan Pembiayaan Rp671,2 triliun. Melalui postur anggaran tersebut, pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen, dengan tingkat inflasi terjaga di angka 2,5 persen, serta penurunan angka kemiskinan hingga ke kisaran 6–6,5 persen.
"Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di majelis yang terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya 10 langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia," tegas Prabowo di Senayan.
Berikut adalah 10 langkah transformasional yang dipaparkan oleh Presiden:
Renovasi Massal 10 Ribu Puskesmas Mulai 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar per unit untuk merenovasi 10 ribu puskesmas yang tersebar di 7.285 kecamatan. Program ini diperkuat dengan pembangunan dan revitalisasi 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di tingkat kabupaten/kota yang ditargetkan rampung paling lambat pada 2030.
Revitalisasi 441 RSUD Pemerintah menargetkan perbaikan mutu pelayanan di 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Fokus utamanya mencakup peningkatkan kapasitas penanganan penyakit berrisiko kematian tinggi—seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal—serta penguatan fasilitas kesehatan ibu dan anak. Proyek ini melengkapi 66 RSUD yang sebelumnya telah dibangun di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Restrukturisasi Total Fasilitas Pendidikan Seluruh sekolah yang mengalami kerusakan ditargetkan selesai direnovasi pada 2029, dengan akselerasi utama dimulai pada 2027–2028. Selain membebaskan biaya sekolah negeri, pemerintah melengkapi ruang kelas dengan perangkat layar pintar interaktif (interactive flat panel/IFP)—termasuk tambahan tiga unit IFP per sekolah pada akhir Desember 2026.
Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Guna menegaskan posisi Indonesia sebagai penentu harga (price maker) komoditas dunia, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bakal dioperasikan di bawah pengawasan OJK mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini dihadirkan untuk membentuk Indonesia Reference Price, dengan regulasi penyelenggaraan ditargetkan terbit paling lambat 17 September 2026.
Efisiensi dan Optimalisasi Aset BUMN Pemerintah melanjutkan perapian BUMN dengan memangkas perusahaan tidak produktif dari 290 unit menjadi maksimal 300 BUMN sehat pada akhir 2026. Aset-aset non-produktif berupa tanah, gedung, dan fasilitas negara selanjutnya dibuka untuk kerja sama dengan pihak swasta secara terbuka dan transparan tanpa melepas kepemilikan strategis negara.
Pembangunan Megaproyek PLTS 100 Gigawatt Sebagai transisi energi bersih, pemerintah mematok target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW sekaligus menghentikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Langkah awal dimulai pada 2026 dengan membangun 30 GW PLTS dan mematikan 13 GW PLTD, yang diproyeksikan mampu menghemat Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.
Pendirian Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) DKI Jakarta dan Bali ditetapkan sebagai hub Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Kawasan ini dirancang berstandar global untuk menampung aktivitas fintech, family office, bursa karbon, hingga pengadilan dan arbitrase komersial khusus dengan mengadopsi prinsip hukum internasional serta penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak bisnis.
Peluncuran Danantara Development Management Fund (DDMF) Instrumen pendanaan khusus DDMF dibentuk untuk membiayai proyek-proyek strategis jangka panjang yang sulit dijangkau investasi komersial biasa. Beberapa proyek utama yang dibidik mencakup pengembangan mobil nasional, motor nasional, serta pembangunan benteng laut raksasa (Giant Sea Wall) di Pantura Jawa yang ditargetkan rampung dalam 8 tahun melalui pengerjaan 15 segmen secara simultan.
Akselerasi Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional Pemerintah mendorong pengalihan subsidi BBM ke sektor transportasi ramah lingkungan dengan memberikan insentif khusus bagi 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri. Langkah ini bertujuan memangkas beban impor BBM sekaligus memperkuat rantai pasok industri baterai dan komponen lokal.
Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta Istimewa Guna menarik potensi diaspora Indonesia di bidang sains, medis, AI, hingga olahraga kelas dunia, pemerintah mengajukan revisi undang-undang terkait dwi-kewarganegaraan terbatas. Skema ini dijalankan secara selektif dan terukur melalui uji integritas ketat untuk tetap memprioritaskan keamanan nasional. (*)
Editor : Admin