RADARPATI.JAWAPOS.COM - Alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diproyeksikan melonjak hingga mendekati Rp820 triliun.
Angka fantastis tersebut meny menyusul kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI untuk mempertahankan kewajiban konstitusional (mandatory spending) anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total belanja negara yang diusulkan sebesar Rp4.097,2 triliun.
Baca Juga: Kebijakan Kenaikan Gaji Pokok ASN 2027 Sudah Terpetakan? Ini Arahnya
Secara matematis, porsi 20 persen tersebut menempatkan anggaran pendidikan 2027 pada kisaran Rp819,4 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 yang tercatat sebesar Rp757,8 triliun.
Kendati ruang anggaran pendidikan membengkak, pemerintah menegaskan bahwa lonjakan dana ini tidak serta-merta menandakan adanya kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara nasional pada tahun mendatang.
Alokasi Anggaran Pendidikan: Bukan Hanya untuk Gaji
Besarnya dana pendidikan nasional dipastikan terbagi ke dalam berbagai program strategis dan tidak seluruhnya terserap untuk pos gaji aparatur. Anggaran tersebut mencakup pembiayaan beasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan serta renovasi infrastruktur sekolah, program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, hingga pemenuhan tunjangan guru dan dosen.
Sebagai gambaran perbandingan, pada tahun anggaran 2026 pemerintah mengalokasikan Rp150,1 triliun khusus untuk pemeliharaan fasilitas pendidikan dan operasional sekolah maupun kampus.
Sementara itu, pos anggaran yang bersentuhan langsung dengan tenaga pendidik pada 2026 mencapai Rp274,7 triliun. Alokasi ini mencakup:
-
Rp120,3 triliun: Disalurkan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS, Tunjangan Profesi Dosen (TPD) PNS, serta gaji pendidik.
-
Rp69 triliun: Dialokasikan khusus untuk TPG ASN daerah yang menyasar sekitar 1,6 juta guru.
-
Sisa alokasi: Diperuntukkan bagi tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan dosen non-PNS.
Baca Juga: Gaji ASN 2027 Resmi Naik? Ini Arah Kebijakan Terbaru KEM-PPKF
Struktur alokasi ini memperlihatkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan memang memperlebar ruang peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, tetapi tidak identik dengan kenaikan gaji pokok seluruh PNS di kementerian dan lembaga.
Komitmen Presiden Prabowo dan Usulan Tambahan Anggaran Kemendikdasmen
Peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan pendidik sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam penyusunan anggaran 2027, Presiden menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama guna mendorong mutu pendidikan nasional.
"Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita," tegas Presiden Prabowo Subianto, Rabu (20/5/2026). Menurutnya, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi para guru yang sejahtera agar dapat menjalankan tugas mengajar secara optimal.
Sinyal penguatan anggaran ini juga terlihat dalam Rapat Kerja antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Komisi X DPR RI pada Juni lalu. Kemendikdasmen mengajukan usulan tambahan anggaran belanja sebesar Rp40,75 triliun dari pagu indikatif awal Rp58,24 triliun, disertai usulan tambahan DAK Pendidikan sebesar Rp38,52 triliun.
Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan tersebut dengan menyertakan sejumlah catatan strategis, terutama terkait pemenuhan tunjangan, kepastian jenjang karier guru, dan peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Kenaikan Gaji Pokok PNS Butuh Peraturan Pemerintah Tersendiri
Pemerintah mengingatkan bahwa mekanisme penetapan gaji pokok PNS secara nasional berbeda dengan pengalokasian anggaran pendidikan. Pembayaran gaji PNS bersumber dari berbagai pos belanja negara, bukan hanya dari dana pendidikan.
Hingga saat ini, besaran gaji pokok PNS secara nasional masih berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang berlaku sejak Januari 2024. Oleh karena itu, penyesuaian atau kenaikan gaji pokok PNS pada 2027 membutuhkan ketetapan regulasi baru dan tidak terjadi secara otomatis seiring naiknya anggaran pendidikan.
Postur Makro RAPBN 2027
Secara keseluruhan, rancangan postur RAPBN 2027 yang disampaikan pemerintah meliputi:
-
Belanja Negara: Rp4.097,2 triliun
-
Pendapatan Negara: Rp3.426,0 triliun
-
Defisit Anggaran: Dirancang sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Pemerintah mengusung asumsi makro dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, laju inflasi yang terjaga di angka 2,5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp17.500 per dolar AS, serta imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. (*)
Editor : Admin