RADARPATI.JAWAPOS.COM - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo (Edo), mendesak pemerintah pusat untuk segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 79 pemerintah daerah yang tengah mengalami krisis anggaran.
Langkah darurat ini dinilai krusial guna mencegah keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpotensi melumpuhkan pelayanan publik.
Edo menegaskan bahwa defisit anggaran di puluhan daerah tersebut merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan cepat agar tidak mengorbankan para pegawai pemda serta masyarakat luas.
Baca Juga: Belanja Gaji ASN Blora Kurang Rp 100 Miliar, Pemkab Lakukan Upaya Ini
"Sebanyak 79 daerah yang mengalami kekurangan anggaran bukan persoalan kecil. Jika tidak segera diselesaikan, yang akan menjadi korban adalah para pegawai pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik," ujar Edo di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan Tito Karnavian, kebutuhan mendesak untuk pembayaran gaji ASN di 79 daerah tersebut mencapai Rp3,7 triliun. Namun, untuk memperkokoh struktur keuangan daerah secara menyeluruh agar terhindar dari defisit berulang, diperlukan total suntikan dana hingga Rp14 triliun.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan total kebutuhan anggaran untuk memperkuat fiskal daerah-daerah tersebut bisa menyentuh angka Rp20 triliun. Perbedaan angka tersebut mengindikasikan besarnya skala tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Baca Juga: Pemkab Kudus Pastikan Gaji PPPK Aman, Tak Ada Pemutusan Kontrak, Ternyata Begini Kiatnya
Edo mewanti-wanti bahwa ketidakpastian gaji dapat merusak motivasi serta kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan segera berkoordinasi guna memetakan serta menyalurkan bantuan fiskal secara tepat sasaran.
Selain kucuran dana segar, legislator PKB tersebut menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, krisis ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal serta membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat ke depan. (*)
Editor : Admin