JAKARTA - Dua pejabat eselon I di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundurkan diri dari jabatannya.
Mereka adalah Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan M. Imran.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menjelaskan, pengunduran diri Aziz Andriansyah berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian.
Baca Juga: Predisen Prabowo Resmikan Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Tahap II, Ini Daftarnya
Menurutnya, aturan dari Kementerian PAN-RB tidak memperbolehkan personel Polri menduduki jabatan tersebut sehingga yang bersangkutan harus kembali ke institusi asalnya.
Ara menegaskan tidak ada persoalan terkait kinerja Aziz maupun pejabat lainnya.
Bahkan, terdapat empat pejabat berlatar belakang kepolisian yang dikembalikan ke institusinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, alasan pengunduran diri M. Imran belum dijelaskan secara rinci oleh pihak kementerian.
Sebelumnya, Imran dikenal memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Subang.
Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kementerian PKP telah menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
Roberia mengaku baru mulai menjabat sejak Senin (27/4) dan akan fokus memastikan tata kelola program perumahan berjalan sesuai aturan.
Ia menegaskan prioritas utamanya adalah mengawal Program 3 Juta Rumah yang menjadi bagian dari asta cita Presiden agar berjalan efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, Aziz Andriansyah dikenal sebagai perwira Polri yang pernah menempati sejumlah jabatan strategis, mulai dari kapolres, posisi di Mabes Polri, hingga Asisten Staf Khusus Presiden. (*/him)