JAKARTA - Singapura menyatakan penolakan tegas terhadap usulan dari Indonesia terkait rencana pemajakan di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Wacana tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (22/4/2026).
Ia menilai, jika skema pungutan diterapkan, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan penerimaan negara yang bahkan bisa dibagi dengan Malaysia dan Singapura.
Baca Juga: JADI PERTANYAAN, Menkeu Purbaya Terpaksa Copot Dua Dirjen
Namun, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan langsung merespons dengan sikap tegas.
Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa negara-negara di Asia memiliki kepentingan untuk menjaga Selat Malaka tetap terbuka bagi pelayaran internasional.
“Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami,” ujar Balakrishnan.
Sebagai jalur strategis yang menghubungkan perdagangan global, Selat Malaka menjadi titik krusial bagi arus barang internasional.
Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi membatasi akses atau menambah biaya logistik dinilai sensitif bagi banyak negara.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa Indonesia tidak bermaksud memanfaatkan jalur tersebut secara sepihak.
Ia juga menyebut bahwa dalam skema pembagian potensi pendapatan, Indonesia dan Malaysia bisa memperoleh porsi lebih besar dibanding Singapura.
Wacana ini mencuat di tengah meningkatnya perhatian global terhadap keamanan Selat Malaka, terutama setelah adanya laporan aktivitas pengejaran kapal berbendera Iran oleh Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Perbedaan pandangan ini membuka diskusi baru mengenai kedaulatan, kepentingan ekonomi, dan kebebasan navigasi di salah satu jalur laut paling vital di dunia.