GROBOGAN – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak berhenti meski memasuki bulan Ramadan.
Kepastian tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat menghadiri kegiatan sosialisasi MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
Menurut Edy, keberlanjutan program menjadi prinsip utama yang tidak boleh ditawar.
Meski begitu, pola distribusi dan penyajian makanan akan menyesuaikan kondisi bulan puasa, khususnya bagi anak-anak yang menjalankan ibadah puasa.
Yang paling penting programnya tidak terputus.
"Soal teknis penyajian, BGN yang mengatur. Kita tetap menghormati anak-anak yang berpuasa. Masukan dari lapangan tentu ada, tapi selama kebutuhan gizi terpenuhi, itu sudah sesuai tujuan,” jelasnya.
Ia juga menanggapi wacana pemberian MBG dalam bentuk uang tunai.
Edy menegaskan, skema tersebut masih menjadi ranah pembahasan pemerintah pusat bersama DPR RI, khususnya melalui Bappenas.
Hingga saat ini, model distribusi MBG yang berjalan dinilai masih menjadi pilihan utama.
“Kalau soal penggantian dengan uang, itu kebijakan pusat. Sekarang yang berjalan adalah skema yang sudah disepakati bersama,” ujarnya.
Untuk daerah dengan karakteristik khusus, seperti kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Edy menyebut pemerintah terus mendorong agar implementasi MBG disesuaikan dengan kondisi geografis dan akses wilayah.
Ia menargetkan, cakupan MBG di wilayah 3T dapat tuntas pada 2026.
Anggaran sudah disiapkan. Tantangannya ada di teknis lapangan.
"Wilayah sulit memang butuh perlakuan khusus dan modifikasi. Tapi yang paling utama, ibu hamil dan ibu menyusui harus tetap terlayani,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edy juga menekankan pentingnya membangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai tujuan MBG.
Menurutnya, komunikasi publik perlu diperkuat agar tidak muncul kesalahpahaman terkait arah program.
“Masih ada pertanyaan di masyarakat, MBG ini mau dibawa ke mana. Maka edukasi harus diperkuat. Fokus utamanya jelas, yaitu menekan angka stunting,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sasaran prioritas MBG adalah kelompok rentan, mulai dari ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, hingga balita.
Pemenuhan gizi pada kelompok ini dinilai sangat menentukan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang.
Ini soal masa depan. Anak-anak harus sehat dan cerdas.
"Stunting adalah indikator penting, dan kami berharap target penurunannya bisa tercapai maksimal di akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.
Terkait isu keamanan pangan dan dugaan keracunan, Edy mengakui bahwa kekhawatiran publik adalah hal yang wajar.
Ia menyebut tahun 2025 masih menjadi fase pembenahan, terutama pada kesiapan dapur SPPG.
Belum semua dapur SPPG memenuhi standar ideal. Tahun ini masih tahap penataan.
"Targetnya, tahun 2026 tidak boleh ada lagi masalah. Itu artinya seluruh standar, mulai IPAL, SLHS, hingga prosedur lainnya harus benar-benar dipenuhi,” jelasnya.
Saat ini, sekitar 30 ribu dapur SPPG tercatat aktif secara nasional.
Pemerintah, kata Edy, masih mengejar pemerataan jumlah, namun ke depan pengetatan standar kualitas akan menjadi fokus utama.
Ke depan akan ada reward dan punishment. Dapur yang belum sesuai SOP sebaiknya tidak beroperasi dulu.
"Kalau sudah berulang kali bermasalah dan tidak ada perbaikan, tentu harus ada tindakan tegas,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua Satgas MBG Grobogan Sugeng Prasetyo, jajaran pimpinan BGN, unsur Forkopimda, OPD terkait, ahli gizi, koordinator SPPG Grobogan, relawan MBG, serta perwakilan KPPG Grobogan. (mun/him)
Editor : Abdul Rochim