JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam RI), Mahfud MD, memberikan tanggapan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati, Sudewo.
Mahfud menilai langkah KPK tersebut menunjukkan bahwa lembaga antirasuah masih bekerja serius dan konsisten dalam membongkar praktik korupsi di tingkat pejabat daerah.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam kanal YouTube Terus Terang pada Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, OTT bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan pengintaian panjang, bukti kuat, serta keberanian politik.
Ia mencontohkan sejumlah kasus besar, termasuk keterlibatan pejabat setingkat gubernur, sebagai bukti bahwa KPK tidak bertindak sembarangan.
“KPK itu terus bekerja di arena pejabat daerah. Kalau sudah bisa OTT, berarti pengintaian dan buktinya kuat. Itu kerja serius, dan menurut saya ini bagus,” ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan, pola OTT yang kini kerap menyasar daerah justru menunjukkan respons KPK terhadap banyaknya keluhan masyarakat.
Ia menyebut, praktik penghimpunan dana dari dinas-dinas di daerah menjadi modus yang berulang dan kini makin terbaca oleh KPK.
“Sekarang ini malah polanya bisa sehari sampai dua kali OTT. Banyak keluhan dari daerah, dari dinas-dinas. Itu artinya KPK membaca pola dan bergerak,” katanya.
Lebih jauh, Mahfud mengapresiasi situasi politik nasional yang dinilainya kondusif bagi penegakan hukum.
Ia menilai tidak adanya intervensi kekuasaan terhadap KPK sebagai sinyal positif dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya salut karena tidak ada intervensi penguasa. Pemerintah Pak Prabowo menurut saya bagus. Ini kan kasus di Madiun dan Pati, yang notabene kader Gerindra. Presiden juga tidak marah-marah karena ada bupatinya yang kena,” ucap Mahfud.
Menurut Mahfud, justru keterbukaan dan ketegasan dalam penegakan hukum akan berdampak positif bagi Partai Gerindra.
Ia menilai momen ini bisa menjadi kesempatan bagi partai untuk menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan memperkuat dukungan publik.
“Ini malah bagus bagi Gerindra. Ada kesempatan untuk menghimpun dukungan, karena publik melihat tidak ada perlindungan politik terhadap kader yang bermasalah hukum,” pungkasnya. (*/him)
Editor : Abdul Rochim