Lewat delapan program akselerasi, empat program lanjutan, dan lima strategi ketenagakerjaan, pemerintah berambisi menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah strategis menghadapi tantangan global dan menjaga kualitas pertumbuhan nasional.
Paket ini berfokus pada tiga hal utama: mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, dan memperluas penciptaan lapangan kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Senin (15/9), menjelaskan bahwa paket tersebut terdiri atas delapan program akselerasi yang dijalankan sepanjang 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja dalam jangka menengah.
Delapan Program Akselerasi 2025
Airlangga menyebut program pertama adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun.
Melalui kerja sama dengan sektor industri, pemerintah menargetkan 20 ribu penerima manfaat tahap awal.
Para peserta akan memperoleh uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan dengan anggaran Rp198 miliar.
Program kedua adalah perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Setelah sebelumnya diberikan untuk sektor padat karya, kini insentif ini menjangkau sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.
Sebanyak 552 ribu pekerja akan menerima fasilitas pembebasan PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025, dengan alokasi Rp120 miliar.
Selain itu, pemerintah melanjutkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per keluarga penerima manfaat pada bulan Oktober dan November. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp7 triliun.
Program lain adalah subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk pengemudi transportasi daring, sopir, kurir, dan tenaga logistik.
Program ini menargetkan lebih dari 731 ribu penerima manfaat dengan potongan iuran 50 persen selama enam bulan.
Pemerintah juga memberikan fasilitas perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, dengan penurunan bunga kredit perumahan dari BI Rate +5 persen menjadi +3 persen.
Skema ini berlaku untuk cicilan maupun uang muka, sementara bagi pengembang bunga diturunkan dari +6 persen menjadi +4 persen.
Kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan pekerja untuk memiliki rumah.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dengan sasaran lebih dari 600 ribu penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp5,3 triliun.
Langkah berikutnya adalah percepatan deregulasi perizinan dengan memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Targetnya, 50 daerah terintegrasi pada 2025, dan 300 daerah pada 2026.
Sebagai tambahan, pemerintah juga meluncurkan program perkotaan (urban project) dengan pilot project di Jakarta.
Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pemukiman serta penyediaan ruang untuk pekerja sektor ekonomi digital dan gig economy.
Program yang Berlanjut di 2026
Mulai 2026, sejumlah program akan diteruskan. Di antaranya insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun, yang dipastikan berlaku hingga 2029.
Pemerintah juga memperpanjang PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata dengan alokasi Rp480 miliar, serta memperluas insentif yang sama bagi industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.
Tak hanya itu, program diskon iuran JKK dan JKM juga akan diperluas, tidak hanya bagi pengemudi transportasi daring dan ojek pangkalan, tetapi juga mencakup petani, nelayan, pedagang, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga.
Targetnya mencapai 9,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp753 miliar.
Lima Program Andalan Serap Tenaga Kerja
Untuk penyerapan tenaga kerja, pemerintah menyiapkan lima program andalan. Pertama, Koperasi Desa Merah Putih, yang ditargetkan membentuk 80 ribu unit usaha baru dengan estimasi serapan 681 ribu tenaga kerja.
Kedua, Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dikembangkan di 100 desa dengan potensi serapan jangka panjang hingga 200 ribu tenaga kerja.
Ketiga, revitalisasi tambak di kawasan Pantura seluas 20 ribu hektare yang diperkirakan menyerap 168 ribu tenaga kerja.
Keempat, modernisasi kapal nelayan melalui pembangunan 1.000 kapal baru dan pengadaan kapal berkapasitas 30–2.000 GT untuk koperasi dan BUMN.
Program ini diproyeksikan menciptakan 200 ribu lapangan kerja.
Terakhir, program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali (replanting) 870 ribu hektare lahan dengan komoditas unggulan seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.
Program ini ditargetkan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru.
Optimisme Pemerintah
Menurut Airlangga, seluruh program tersebut akan diperkuat dengan paket penyerapan likuiditas dari Kementerian Keuangan.
“Akan dibentuk tim akselerasi program prioritas, dipimpin Menko Perekonomian dan Menko Pangan, serta melibatkan menteri terkait,” tegasnya.
Dengan strategi ini, pemerintah optimistis Paket Ekonomi 2025 mampu menjaga momentum pertumbuhan nasional, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.(ade)
Editor : Alfian Dani