JAKARTA - Sejumlah nama perwira tinggi Polri mulai santer dikaitkan dalam isu penggantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Masyarakat, media, dan pengamat keamanan mengamati dengan seksama siapa yang akan diberi restu Presiden.
Dalam atmosfer politik yang penuh dinamika ini, beberapa faktor seperti loyalitas, rekam jejak, integritas, serta kemampuan menjaga netralitas Polri jelang Pemilu 2029 menjadi sorotan utama.
Kandidat Kuat yang Mencuat
Berikut ini beberapa nama yang paling sering disebut sebagai calon kuat Kapolri:
1. Komjen Dedi Prasetyo
- Jabatan / Latar Belakan: Wakapolri sejak 5 Agustus 2025
- Kelebihan & Catatan: Memiliki karier panjang di satuan reserse, pernah sebagai Kapolda Kalimantan Tengah dan Kadiv Humas Polri. Jadi kandidat utama.
2. Komjen Suyudi Ario Seto
- Jabatan / Latar Belakan: Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 25 Agustus 2025
- Kelebihan & Catatan: Pengalaman reserse dan pemberantasan narkoba jadi nilai plus.
3. Komjen Marthinus Hukom
- Jabatan / Latar Belakan: Baru saja mengakhiri masa tugas sebagai Kepala BNN RI
- Kelebihan & Catatan: Penegakan hukum & kerja di Densus 88, dianggap mewakili citra reformasi.
4. Komjen Wahyu Widada
- Jabatan / Latar Belakan: Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum) Polri
- Kelebihan & Catatan: Pengawasan tinggi, kolega seangkatan dengan beberapa calon lain.
5. Komjen Karyoto
- Jabatan / Latar Belakan: Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam)
- Kelebihan & Catatan: Pengalaman di salah satu badan penting Polri dalam menjaga keamanan nasional.
Baca Juga: Masyarakat Pati Bersatu Datangi Pansus Pemakzulan: Ingatkan DPRD Jangan Main Politik, Harus Profesional!
Faktor-Faktor Penentu Pemilihan
Beberapa aspek yang diperkirakan akan sangat menentukan siapa yang akan diangkat sebagai Kapolri baru:
1. Loyalitas & Kepercayaan dari Presiden
Calon harus memiliki integritas tinggi, tidak tercemar masalah hukum atau kontroversi, dan dipercaya mampu menjalankan tugas nasional.
2. Rekam Jejak dan Pengalaman Operasional
Kecepatan dan kepakaran dalam menangani kasus besar seperti narkoba, terorisme, pelanggaran HAM, dan keamanan dalam negeri lainnya akan sangat dinilai.
3. Netralitas Polri di Pemilu & Politik Praktis
Dengan Pemilu 2029 mendekat, publik menuntut Kapolri baru yang mampu menjaga Polri tetap independen dan netral, tidak berpihak pada satu kelompok politik.
4. Kebijakan Reformasi Internal
Penegakan profesionalisme, transparansi, dan perbaikan internal institusi Polri (termasuk budaya, integritas, layanan publik) diharapkan muncul dari Capolri baru.
5. Kemampuan Manajerial & Kepemimpinan
Memimpin institusi besar, dengan banyak isu kompleks dan tekanan publik, butuh kemampuan manajemen, pengambilan keputusan krisis, dan komunikasi publik yang baik.
Baca Juga: Dari Bali ke Kudus: Bocah 12 Tahun Rela Kuras Tabungan Demi Tembus Audisi PB Djarum
Risiko & Kontroversi yang Mungkin Muncul
Tudingan politik: Ada kekhawatiran pemilihan Kapolri bisa dipengaruhi oleh partai atau elite politik, bukan semata kepentingan profesionalisme.
Friksi internal: Persaingan antar perwira tinggi bisa memicu ketegangan jika calon merasa tidak dimintai pendapat atau terlupakan.
Ekspektasi publik sangat tinggi: Kesalahan kecil bisa menjadi isu besar di media sosial dan publik.
Deadlock atau dilema: Jika Presiden memilih sosok yang lebih “aman” (minim kontroversi) daripada sosok yang dianggap paling kuat operasional karena risiko reputasi.
Editor : Alfian Dani