JAKARTA - Pergantian pucuk pimpinan Polri kian dekat. Masa jabatan Kapolri saat ini yang hampir habis membuat bursa calon pengganti semakin memanas. Sejumlah nama jenderal bintang tiga mulai digadang-gadang masuk radar Istana.
Kabareskrim Polri, Kalemdiklat, hingga beberapa Kapolda besar disebut-sebut memiliki peluang besar.
Namun, menurut sumber di lingkaran politik nasional, kriteria Presiden dalam menentukan calon Kapolri bukan sekadar kepangkatan.
Loyalitas, rekam jejak bersih, hingga kemampuan menjaga stabilitas politik dan keamanan jelang Pemilu 2029 disebut menjadi faktor utama.
“Kapolri ke depan harus bisa mengawal agenda nasional dengan netral, tanpa terseret kepentingan elite politik,” ujar seorang pengamat hukum dan keamanan.
Baca Juga: Masyarakat Pati Bersatu Datangi Pansus Pemakzulan: Ingatkan DPRD Jangan Main Politik, Harus Profesional!
Pergantian Kapolri bukan sekadar rotasi jabatan. Momen ini dianggap krusial karena Pemilu 2029 sudah di depan mata. Publik menaruh perhatian besar pada netralitas Polri.
Polri sebagai aparat penegak hukum sekaligus penjaga stabilitas keamanan, sering kali ditarik-tarik ke pusaran politik praktis.
Masyarakat menuntut agar Kapolri baru bisa memastikan seluruh jajarannya tetap profesional, terutama di tingkat daerah.
“Kalau polisi terlihat berpihak, kepercayaan publik bisa runtuh. Padahal Polri adalah salah satu pilar demokrasi,” kata seorang akademisi politik dari Universitas Gadjah Mada.
Selain menjaga netralitas, Kapolri baru juga harus menghadapi tantangan klasik seperti penegakan hukum yang berkeadilan, pemberantasan narkoba, hingga reformasi di tubuh Polri sendiri.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Perdana di SMPN 5 Rembang, Siswa Lahap Menu Hingga Request Mi Ayam & Es Teh
Di balik bursa calon Kapolri, mencuat pula isu adanya friksi di tubuh Mabes Polri. Persaingan antarjenderal dianggap hal biasa, namun jika tidak terkelola dengan baik bisa berpotensi menimbulkan gesekan.
Sejumlah sumber menyebut ada kelompok jenderal yang lebih dekat dengan lingkaran Istana, sementara sebagian lain memiliki dukungan politik dari partai besar.
Kendati demikian, pejabat Polri menegaskan bahwa semua perwira tinggi tetap solid dan menunggu keputusan Presiden.
“Persaingan itu wajar, tapi jangan sampai mengorbankan soliditas internal. Bagaimanapun, siapapun yang dipilih Presiden, harus didukung penuh oleh semua pihak,” ujar seorang mantan perwira tinggi Polri.
Baca Juga: Dua Bersaudara Jadi Korban Penusukan Brutal di Kudus, Potongan Jempol Manusia Ditemukan di TKP
Kini, bola sepenuhnya berada di tangan Presiden. Publik menunggu siapa yang akan dipercaya menduduki kursi Kapolri.
Keputusan ini bukan hanya soal suksesi di internal kepolisian, tetapi juga menentukan arah demokrasi dan keamanan Indonesia lima tahun ke depan.
Jika Presiden memilih figur yang tepat, Polri berpeluang kembali mendapatkan kepercayaan publik. Namun jika salah langkah, bukan tidak mungkin citra Polri semakin tergerus di mata masyarakat.
“Kapolri baru harus bisa berdiri di atas semua golongan. Taruhannya adalah masa depan demokrasi kita,” pungkas pengamat politik.
Editor : Alfian Dani