PATI, RADARPATI.ID – Mobilisasi para kepala desa untuk memilih pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024 ini masih sebatas isu.
Bawaslu Kabupaten Pati hingga saat ini belum menerima laporan tentang hal tersebut.
“Saat ini belum ada laporan. Juga tidak ada temuan tentang hal itu (mobilisasi kades memilih calon tertentu).
Kalau di Bawaslu kita bisa melakukan tindakan dengan dua pintu, yaitu dari laporan dan juga temuan. Temuan ini dari pengawas,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Supriyanto kepada Jawa Pos Radar Kudus.
Laporan, lanjut Supri, harus jelas identitas pelapor dan uraian kronologi kejadiannya.
Sehingga laporan dugaan pelanggaran itu jatuhnya tidak fitnah. Dari dua hal itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
“Monggo didorong kalau mengetahui dugaan pelanggaran silahkan laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati,” lanjut Supri.
Supri mengaku dirinya terus menjalin komunikasi dan mengingatkan tentang netralitas ASN, TNI/Polri. Termasuk para kepala desa.
“Kemarin kita sudah mengundang Forkopimcam, camat, kapolsek, danramil dan juga Pj Bupati Pati untuk mengingatkan kembali dan mengawal netralitas ASN, TNI/Polri ini dalam Pemilu 2024,” papar Supri.
Adanya arahan atau mobilisasi ini diungkapkan Kepala Desa Langse Kecamatan Margorejo Amrudin.
Dirinya mengungkapkan ada arahan untuk memilih salah satu calon pada Pilpres 2024 mendatang.
“Kita dikumpulkan untuk memilih calon ini. Dikumpulkan di luar jam kantor, ajakan ngopi lah. Diminta kembali memilih dia sebagai caleg dan juga untuk memenangkan calon presidennya,” ungkap Amrudin.
Arahan itu didapatkan saat Amrudin dan sejumlah kepala desa lainnya dikumpulkan oleh seorang caleg DPR RI yang saat ini berstatus sebagai calon petahana.
Lebih lanjut, meskipun diarahkan, Amrudin mengaku tidak akan mengarahkan warganya untuk memilih calon tertentu. Pihaknya mempertimbangkan kondusivitas desanya.
“Di desa saya ada ranting-ranting partai lainnya, jadi tidak bisa saya arahkan. Cari aman saja, supaya kondusif,” paparnya. (aua/him)
Editor : Abdul Rochim