Oleh: Dr. Ahmad Rifa’I, MH
Dosen Universitas Safin Pati
Undang Undang Desa untuk apa ?
DESA atau sebutan lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk.
Keberadaan tersebut, diakui sebagaimana penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan).
Di dalamnya disebut: dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari Mingakabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.
Pegertian Desa sudah banyak pakar Hukum adat yang telah menjelaskan, antara lain Seperti; Ter Haar, Van Vollen Hoven, dan Hazairin yang menyatakan bahwa Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat.
Lfaporan tentang adanya Desa secara resmi disampaikan oleh Murthinghe, Staff ahli Gubernur Jenderal Raffles yang berkuasa di Indonesia sekitar 1811-1818.
Sejak itulah semakin terungkap bahwa keberadaan Desa dengan system peemerintahanya yang khas telah ada dan terbentuk sebelum VOC berkuasa.
Desa merupakan miniatur negara, dimana keberadaannya secara histori lebih dahulu ada dibandingkan negara (dengan segala aturan dan ciri yang melekat) oleh sebab itu desa sangat diakui keberadaanya.
Dalam rangka menjamin pelaksanaan pemerintahan yang baik, serta menjamin lancarnya kegiatan di desa terutama dalam pelayanan dan peningkatan kualitas dan potensi yang ada di desa, termasuk menjamin keberlangsungan desa maka harus ada aturan tersendiri mengenai desa.
Sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan pemerintah pusat untuk menjadikan desa sebagai pilar pembangunan yang dimulai dari level bawah betul-betul dapat terwujud dengan cepat dan baik.
Harapan pemerintah atas kemajuan dan kemakmuran serta menjamin desa dalam pelaksanaan pemerintahan kedepan yang semakin baik, tentu sudah menjadi keniscayaan harus disertai dengan aturan.
Oleh sebab itu, lahirnya UU desa merupakan satu instrumen penting bagi pemerintah dalam mendukung secara regulasi dalam penataan desa kedepan yang lebih baik, mandiri serta berdikari, dimana mengenai desa sebelumnya diatur dalam UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Mengapa harus direvisi ?
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Seiring perkembangan yang ada, lahir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai sebuah respon positif sekaligus sebagai pijakan yang lebih khusus dan mendasar terhadap praktek pelaksanaan pemerintahan desa.
Selain itu, UU Desa tersebut diharapkan mampu untuk menjawab persoalan dan kebutuhan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dalam perspektif komprehensif sehingga dapat membuat Desa mampu mengembangkan diri dengan segala potensi yang dimiliki, selain itu juga menjamin kepastian pelaksanaan pemerintahan yang ada ditingkat bawah, yaitu bagi Desa.
Dengan regulasi tersebut, mereka mampu memahami serta melaksanakan pengelolaan pemerintahan di Desa dengan benar dan baik.
Disisi lain, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut saat ini dirasa belum menjawab permasalahan yang ada di Desa, terutama dalam persyaratan menajdi Kepala Desa, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa Dana Desa yang diberikan secara langsung dengan system Transfer oleh pemerintah pusat kepada desa.
Pemerintah Desa tidak dapat serta merta mengelola keuangan Desa secara penuh dan mandiri, melainkan harus mengikuti regulasi dan aturan yang diberikan oleh pemerintah.
Artinya desa dalam hal ini Kepala Desa belum secara sepenuhnya diberikan kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola pemerintahan desa. Karena aturan tersebut tidak sebatas konsep melainkan hingga sampai teknis dan prosentase penggunaan keuangan tersebut.
Menurut hemat kami, Undang Undang Desa yang ada saat ini perlu adanya penyesuaian, dengan mempertimbangkan perkembangan serta memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak, dalam rangka menyempurnakan konsep dan harapan yang ada dalam mewujudkan Desa yang mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri serta melakukan upaya inovasi yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Pandangan Praktisi Hukum
Secara praktis, perubahan atau revisi Undang-Undang ini harus dilakukan, dimana menurut hemat saya terdapat pasal-pasal yang dirasa tidak relevan (sesuai) dengan kondisi saat ini.
Antara lain syarat menjadi kepala desa adalah SMP, sementara untuk menjadi perangkat desa adalah SMA, menurut hemat kami ini harus menjadi perhatian betul dalam mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri dan berdikari. Desa harus ditunjang dengan Sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki kompetensi yang baik secara administratif maupun managerial.
Adanya dana desa sejak tahun 2015-an hingga saat ini, sangat diapresiasi dengan harapan kemajuan dan kemakmuran desa. Namun yang tidak kalah penting harus menjadi perhatian adalah bagaimana memberikan arahan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa yang baik.
Termasuk pendampingan resiko yang akan diterima ketika melakukan penyelewengan dalam penggunaan dari pihak terkait seperti dari Gakum. Hal tersebut dalam rangka menjamin sebuah tatanan pemerintahan yang baik (good governance).
Menurut hemat kami, harus dimulai dari berbagai aspek, yaitu; aturan yang jelas yaitu regulasi, pelaksana pemerintahan atau struktur dengan sumber daya manusia yg mumpuni,serta kultur masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. (*)