REMBANG, RADARPATI.ID – Awal tahun 2024 Pasar Kreatif di kawasan Lasem Kota Pusaka bakal diresmikan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikabarkan bakal datang menghadiri acara tersebut.
Penataan Lasem Kota Pusaka sendiri sudah dimulai sekitar 2021 silam. Kawasan Alun-alun Lasem dan Desa Karangturi kini telah dipercantik. Saat ini sudah berdiri bangunan ikonik, yakni pasar kreatif.
Dulu, sebelum ada penataan, wilayah Alun-alun Lasem dipenuhi para pedagang. Sekarang, setelah Kota Pusaka selesai dikerjakan sekitar 2022 lalu, kondisinya jauh berbeda. Alun-alun sudah dipercantik dengan lampu-lampu hias. Di dekatnya berdiri Pasar Kreatif, bangunan dengan tiga lantai.
Para pedang yang sebelumnya berjualan di kawasan alun-alun, saat ini sudah di relokasi ke Pasar Kreatif. Kondisi serupa juga tampak di wilayah Desa Karangturi.
Di sepanjang jalan terpasang sejumlah bangku taman dan lampu hias. Warga di sana antusias menyambut penataan yang memakan anggaran sekitar Rp 88,13 miliar tersebut. Mereka kerap menggelar event-event kesenian.
Sudah setahun lebih kawasan Kota Pusaka selesai dibangun. Namun, masih belum diresmikan. Informasi yang diterima Jawa Pos Radar Kudus, peresmian rencana bakal dilaksanakan pada Januari 2024 nanti.
Kabar tersebut diamini oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz. Dia bilang, rencana pada 27 Januari akan ada kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Rembang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga bersurat kepada Wapres, untuk meminta meresmikan Pasar Kreatif.
"Itu Pak Wapres mau ke Lasem. Sekalian kami kemarin sudah bersurat supaya secara resmi pasar Kreatif (diresmikan) oleh Bapak Wakil Presiden," katanya.
Pihaknya untuk sementara masih menunggu jawaban pasti. Setelah itu daerah akan melakukan persiapan. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanies Cholil Barro juga mengatakan, di Pasar Kreatif akan mendapatkan bantuan tambahan fasilitas dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Tambah Bollard di Sepanjang City Walk Pemuda Jepara
Dikonfirmasi terkait hal itu, Hafidz menyampaikan, saat ini fasilitas yang dimaksud belum bisa diberikan.
"Karena belum ada evaluasi tuntas dari pemerintah pusat. Dulu janjinya kalau nanti tahap pertama selesai, akan dievaluasi, setelah itu akan ada tahap kedua," jelasnya. (vah/ali)
Editor : Achmad Ulil Albab