KUDUS – Dampak kekeringan di Kabupaten Kudus terus meluas. Hingga Jumat (2/10), sebanyak 1.469 kepala keluarga (KK) atau 4.469 jiwa di delapan desa pada tiga kecamatan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kudus Eko Hari Djatmiko mengatakan, penanganan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.
Sebab, kebutuhan distribusi air bersih setiap daerah berbeda.
“Penanganannya menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah. Ada wilayah yang masih membutuhkan dropping, tetapi ada juga yang sudah terbantu dengan sumber air lainnya,” kata Eko.
Baca Juga: Fasilitas Sekolah Rusak Jadi Sorotan, Dinas Pendidikan Kudus Perkuat Mekanisme Revitalisasi
Delapan wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Undaan, Dawe, dan Kaliwungu. Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, menjadi wilayah terbaru yang mengalami kekurangan air bersih sejak 2 Oktober.
Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan, tercatat memiliki jumlah warga terdampak paling banyak, yakni 606 KK atau 1.695 jiwa.
Berikutnya Desa Mijen dengan 401 KK atau 1.383 jiwa, Papringan 160 KK (483 jiwa), Setrokalangan 137 KK (375 jiwa), Kedungdowo 91 KK (295 jiwa), Kaliwungu 30 KK (86 jiwa), Karangampel 24 KK (72 jiwa), serta Dukuh Colo 20 KK (80 jiwa).
Meski cakupan wilayah terdampak bertambah, beberapa daerah mulai mendapatkan alternatif sumber air. BPBD bahkan menghentikan distribusi air ke Glagahwaru sejak 17 September.
Penghentian tersebut dilakukan setelah pengaliran air dari Waduk Kedungombo membantu mengisi kembali sumur-sumur warga.
“Untuk Glagahwaru sudah tidak dropping sejak 17 September karena dibukanya pengaliran Waduk Kedungombo. Dengan pengaliran itu, sumur warga bisa terisi,” jelas Eko.
Sementara itu, distribusi air ke Dukuh Colo dilakukan secara berkala.
Dropping dilakukan sekitar dua hingga tiga pekan sekali dengan volume satu tangki.
Kondisi berbeda terjadi di sejumlah wilayah Kecamatan Kaliwungu yang masih membutuhkan pasokan air bersih.
Pada Jumat (2/10), BPBD menyalurkan sebanyak 61 ribu liter air ke wilayah tersebut.
Secara kumulatif, distribusi air bersih selama penanganan kekeringan sejak 15 Juli hingga 2 Oktober telah mencapai 2,963 juta liter atau sekitar 480 tangki.
BPBD juga menempatkan sejumlah tandon air di wilayah terdampak.
Fasilitas tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan air bersih tanpa harus menunggu distribusi setiap saat.
Penanganan kekeringan di Kudus turut melibatkan berbagai pihak. Dukungan datang dari instansi pemerintah, perusahaan melalui CSR, organisasi kebencanaan, lembaga sosial, komunitas, hingga masyarakat.
“Selama masih ada masyarakat yang membutuhkan, kami akan terus melakukan penanganan bersama seluruh pihak yang terlibat,” tandas Eko. (dik)