KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris memastikan hasil riset Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kudus terkait efektivitas Gerakan Pangan Murah (GPM) tidak berhenti sebagai dokumen kajian.
Sejumlah rekomendasi yang disampaikan mahasiswa akan segera ditindaklanjuti untuk menyempurnakan pelaksanaan program pengendalian inflasi tersebut.
Komitmen itu disampaikan Sam’ani usai menerima hasil penelitian DEMA UIN Sunan Kudus, Rabu (22/7).
Baca Juga: SPBU Kalirejo di Kudus Hentikan Penjualan Pertalite dan Pertamax, Dinas Cek Langsung
Penelitian menyimpulkan GPM yang digelar Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus efektif membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DEMA UIN Sunan Kudus yang telah menyerahkan kajian mengenai dampak Gerakan Pangan Murah. Ada beberapa rekomendasi yang sangat baik dan akan langsung kami tindak lanjuti,” ujar Sam’ani.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak ingin menunda implementasi rekomendasi tersebut. Dinas terkait diminta segera mengkaji secara teknis agar masukan dari mahasiswa dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Besok langsung kami tindak lanjuti. Kami tidak boleh menunda. Nanti dinas akan melakukan kajian dari hasil rekomendasi tersebut sehingga langkah-langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Menurut Sam’ani, GPM selama ini menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Program tersebut juga dinilai efektif menjaga pasokan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah.
“GPM ini sangat membantu masyarakat. Tujuannya untuk mengendalikan inflasi daerah, menjaga pasokan pangan tetap tersedia, dan menstabilkan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan baik,” jelasnya.
Dalam kajiannya, DEMA UIN Sunan Kudus menyampaikan tujuh rekomendasi.
Di antaranya pemerataan lokasi pelaksanaan GPM agar menjangkau seluruh kecamatan, optimalisasi potensi pertanian dan peternakan lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, peningkatan frekuensi pelaksanaan pada periode rawan kenaikan harga, penguatan distribusi bahan pokok, serta evaluasi berkala terhadap dampak program terhadap daya beli masyarakat dan inflasi.
Sam’ani berharap sinergi antara pemerintah daerah dan mahasiswa terus diperkuat. Ia juga membuka peluang kolaborasi penyusunan berbagai kajian kebijakan publik lainnya, termasuk bedah APBD Kabupaten Kudus agar masyarakat semakin memahami proses perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DEMA UIN Sunan Kudus yang telah meneliti, mengamati, dan menyusun laporan dengan baik. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut dan melahirkan berbagai kajian yang bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Kudus,” katanya.
Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kudus Ahmad Thoyyib Sertiyansyah mengatakan penelitian tersebut merupakan bentuk kontribusi mahasiswa dalam memberikan masukan berbasis data kepada Pemerintah Kabupaten Kudus.
“Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Ini adalah bentuk pengabdian mahasiswa melalui kajian ilmiah terhadap kebijakan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Rifki Asofi dari Kementerian Sosial dan Politik DEMA UIN Sunan Kudus menjelaskan penelitian tersebut merupakan tindak lanjut audiensi sebelumnya bersama Bupati Kudus. Saat itu mahasiswa diminta mengkaji sejauh mana GPM mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi.
“Berdasarkan data yang kami gunakan, inflasi year on year Kabupaten Kudus pada Juli berada di kisaran 2,83 persen. Karena itu kami ingin mengetahui sejauh mana Gerakan Pangan Murah memberikan dampak terhadap masyarakat,” katanya.
Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang terdiri atas 30 pembeli dan 20 penjual yang terlibat dalam pelaksanaan GPM.
“Hasil penelitian kami berasal dari 15 indikator yang kemudian dikelompokkan menjadi tujuh kategori. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap Gerakan Pangan Murah berada pada kategori sangat tinggi dan tidak ditemukan adanya penolakan dari responden,” jelas Rifki.
Berdasarkan hasil survei, sekitar 70 persen responden memiliki pendapatan antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan keberadaan Gerakan Pangan Murah dinilai mampu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat.
DEMA UIN Sunan Kudus juga menyatakan akan terus mengawal implementasi rekomendasi yang telah disampaikan melalui pemantauan kondisi pasar, respons masyarakat, serta dampak kebijakan setelah diterapkan. (dik/him)
Editor : Abdul Rochim