KUDUS – Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus menemukan sebanyak 22 kepala keluarga (KK) di Kampung Sosial yang memiliki anak bersekolah di SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, belum menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Bantuan yang belum diterima meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus Putut Winarno mengatakan, berdasarkan asesmen terhadap 29 siswa SD 5 Hadipolo.
Baca Juga: 175 KK di Glagahwaru Kudus Terdampak Kekeringan, Pemkab Kudus Salurkan Air Bersih
Terdapat enam KK yang belum menerima PKH, tujuh KK belum memperoleh bantuan sembako, dan sembilan KK belum terdaftar sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan.
"Memang ada yang belum mendapat bantuan. Dari 29 siswa yang bersekolah di SD 5 Hadipolo, yang belum dapat bantuan PKH ada enam KK, bantuan sembako ada tujuh KK, yang PBI belum dapat ada sembilan," ujarnya.
Menurut Putut, terdapat enam KK yang masuk kategori desil empat ke atas sehingga belum menjadi sasaran penerima bantuan dari pemerintah pusat.
Selain itu, dua KK belum berhasil ditemukan karena diduga sering berpindah tempat tinggal.
"Desil di atas empat ada enam KK, yang lainnya di desil satu sampai empat. Yang dua KK belum ditemukan karena mungkin pindah-pindah," katanya.
Dinsos P3AP2KB akan mengusulkan keluarga yang berada di atas desil empat untuk dilakukan penyesuaian data agar berpeluang memperoleh bantuan.
Sementara warga yang belum masuk sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan juga akan diusulkan setelah melalui proses verifikasi.
"Yang belum dapat bantuan akan diusulkan, tetapi tetap harus melalui proses verifikasi, terutama untuk BPJS Kesehatan," jelasnya.
Selain mengupayakan bantuan sosial, Dinsos P3AP2KB juga akan memberikan pendampingan kepada keluarga agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga selesai.
Pendampingan melibatkan berbagai bidang, mulai dari sosial, perlindungan perempuan dan anak (PPA), hingga keluarga berencana (KB).
Berdasarkan hasil asesmen, sebagian besar orang tua siswa memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Sebagian hanya lulusan sekolah dasar, bahkan ada yang tidak menamatkan pendidikan.
Mayoritas bekerja sebagai buruh dengan rata-rata pendapatan keluarga sekitar Rp2 juta per bulan.
"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan agar anak-anak tetap bisa bersekolah dan tidak putus sekolah. Tingkat pendidikan orang tua juga menjadi salah satu faktor sehingga perlu dilakukan pendampingan keluarga," pungkas Putut. (san/him)
Editor : Abdul Rochim