KUDUS – Sejumlah spanduk berisi kritik terhadap pemerintah dan wakil rakyat terpasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus, Minggu (14/6).
Keberadaan spanduk tersebut menarik perhatian masyarakat dan pengguna jalan yang melintas.
Beberapa pengendara tampak memperlambat laju kendaraan untuk membaca pesan-pesan yang terpampang di atas jembatan.
Sedikitnya tiga spanduk utama terlihat terpasang dengan beragam tulisan yang menyinggung kondisi pemerintahan serta peran wakil rakyat.
Baca Juga: Hari Pertama Verifikasi Akun SPMB, Ratusan Calon Siswa Baru di Kudus Ramai-Ramai Datangi Sekolah
Salah satu spanduk memuat kalimat yang mempertanyakan keberadaan wakil rakyat di tengah kondisi yang dinilai belum ideal.
Spanduk lain secara khusus menyebut nama salah satu anggota DPRD Kudus dan mempertanyakan peran dewan.
Ada pula tulisan yang mengajak masyarakat membunyikan klakson sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Selain itu, terdapat tulisan bernada sindiran yang menyinggung slogan daerah.
Seluruh spanduk tersebut mencantumkan nama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus (BEM UMK), meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait pihak yang memasangnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kudus Rochim Sutopo mengaku tidak mempermasalahkan pencantuman namanya dalam salah satu spanduk.
Ia menilai kritik yang disampaikan mahasiswa maupun masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang muncul akan menjadi bahan evaluasi dan dapat dibahas lebih lanjut melalui mekanisme resmi di DPRD.
Ia juga menyatakan kesiapan untuk melibatkan mahasiswa dalam berbagai forum pembahasan apabila diperlukan.
Rochim mengaku tidak mengetahui alasan namanya disebut secara khusus dalam spanduk tersebut.
Namun, ia memandang hal itu sebagai bentuk perhatian mahasiswa terhadap kinerja wakil rakyat dan jalannya pemerintahan daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebebasan menyampaikan pendapat tetap dilakukan secara santun dan mengedepankan etika.
Menurutnya, budaya masyarakat Kudus yang dikenal religius dan menjunjung nilai kesopanan perlu tetap dijaga dalam setiap bentuk penyampaian aspirasi.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa maupun masyarakat.
Komunikasi secara langsung dinilai lebih efektif untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Rochim, sikap kritis mahasiswa merupakan hal yang penting dalam mengawal kebijakan publik.
Karena itu, pihaknya siap menerima masukan dan berdiskusi demi mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kudus. (dik)
Editor : Abdul Rochim