KUDUS — Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan penyegaran jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris secara resmi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama dalam prosesi yang digelar di Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (30/1).
Dalam arahannya, Sam’ani menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar formalitas administrasi.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru saja diambil sumpahnya segera tancap gas menjalankan tugas, menghadirkan terobosan, dan memprioritaskan pelayanan publik.
“Setelah dilantik, tidak ada waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Saya ingin semuanya langsung bergerak dan fokus melayani masyarakat,” tegas Sam’ani.
Enam pejabat yang dilantik merupakan aparatur eselon II di lingkungan Pemkab Kudus.
Posisi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah kini diemban Dwi Agung Hartono.
Jabatan Kepala Satpol PP dipercayakan kepada Budi Waluyo, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin Harry Wibowo.
Untuk sektor komunikasi dan informasi, Sam’ani menunjuk Satria Agus Himawan sebagai Kepala Dinas Kominfo Kudus.
Adapun posisi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diisi oleh Andrias Wahyu Adi.
Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Kesehatan kini dipegang Abdul Hakam yang sebelumnya bertugas di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.
Dari enam pejabat tersebut, lima di antaranya merupakan hasil proses seleksi terbuka yang telah dilaksanakan beberapa bulan lalu.
Sedangkan pengisian jabatan Kepala Dinas Kesehatan dilakukan melalui mekanisme rotasi.
Sam’ani menjelaskan, mutasi dan rotasi merupakan bagian normal dalam dinamika birokrasi.
Namun, ia menekankan bahwa setiap perpindahan jabatan harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan inovasi nyata.
“Mutasi itu hal biasa, tapi yang tidak biasa adalah kalau tidak ada perubahan cara kerja. Saya ingin ada inovasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sam’ani juga melantik Direktur Radio Suara Kudus. Jabatan tersebut kini diemban oleh Hendri Rudyarto.
Sementara itu, satu posisi strategis lainnya, yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kudus, belum dapat diisi.
Menurut Sam’ani, proses pelantikan masih menunggu terbitnya persetujuan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Untuk BKSDM, kandidatnya sudah ada dari hasil seleksi. Tinggal menunggu surat dari Kemendagri,” pungkasnya. (gal/him)
Editor : Abdul Rochim