KUDUS – Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar SMAN 2 Kudus menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
DPRD Kudus menilai insiden tersebut tidak bisa dilepaskan dari buruknya koordinasi antarpihak yang terlibat, terutama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah.
Ketua DPRD Kudus Masan menyebut, persoalan teknis sederhana seperti pengaturan waktu justru berpotensi menimbulkan dampak serius jika diabaikan.
Mulai dari proses memasak hingga makanan sampai ke tangan siswa, semuanya harus berada dalam satu garis komunikasi yang jelas.
“Masalah utamanya ada di koordinasi. Waktu masak dan jam makan siswa itu harus benar-benar sinkron. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ujar Masan usai menghadiri forum evaluasi kepala SPPG se-Kabupaten Kudus di Gedung Pertemuan Kodim 0722/Kudus, Jumat (30/1).
Ia mengungkapkan, berdasarkan standar kesehatan, makanan siap santap memiliki batas aman konsumsi yang ketat.
Jika melewati ambang waktu tersebut, risiko gangguan kesehatan bisa meningkat tajam.
“Informasi dari Dinkes jelas, makanan tidak boleh dikonsumsi lebih dari empat jam setelah matang. Kalau sampai lewat, itu sudah berbahaya,” tegasnya.
Menurut Masan, peristiwa yang terjadi harus dijadikan pelajaran besar. Ia menilai, program MBG menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga kesalahan sekecil apa pun tidak boleh dianggap sepele.
“Kemarin itu ngeri. Ini bukan soal program saja, tapi menyangkut nyawa siswa. Maka komunikasi tidak boleh kendor,” ucapnya.
Ia menjelaskan, operasional SPPG berlangsung hampir tanpa henti.
Mulai dari pencucian bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah membutuhkan koordinasi lintas peran yang solid.
“Di SPPG itu ada kepala, ahli gizi, akuntan, dan petugas keamanan pangan. Belum relawan. Semua harus bekerja dengan jam yang jelas dan komunikasi yang nyambung,” paparnya.
DPRD Kudus juga menyoroti pentingnya kesamaan pemahaman antara mitra pelaksana dengan kepala SPPG.
Setiap arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN), kata Masan, tidak boleh ditafsirkan sendiri-sendiri.
“Persepsi harus satu. Instruksi dari pusat wajib dijalankan. Bahkan komunikasi sederhana seperti grup WhatsApp itu sangat penting untuk antisipasi cepat,” katanya.
Tak hanya internal SPPG, DPRD juga menekankan perlunya koordinasi intensif dengan pihak sekolah.
Penentuan jam makan siswa harus disesuaikan dengan waktu distribusi agar makanan dikonsumsi dalam kondisi aman.
“Kalau jadwalnya tidak klop, risikonya besar. Ini PR bersama agar MBG benar-benar memberi manfaat, bukan malah menimbulkan masalah,” pungkas Masan. (dik/him)
Editor : Abdul Rochim