KUDUS, RADARPATI.ID - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mendesak BPJS Kesehatan segera menginventarisir data kepersetaan layanan kesehatan.
Pasalnya belakangan ini banyak buruh yang terkaver layanan BPJS gratis dibiayai oleh pemerintah daerah.
Anggota Komisi D DRPD Kudus, Kholid Mawardi menyampaikan temuan di lapangan banyak buruh yang BPJS kesehatannya masuk ke dalam kepersertaan Penerima Bantuan Iuaran (PBI) APBD Kudus.
Menurut Kholid hal tersebut sepatutnya tidak terjadi.
Perusahaan dianggap abai.
Jaminan kesehatan dan kepersertaan karyawan atau buruh seharusnya dikaver oleh perusahaan.
”Seharusnya masuk kepersertaan yang dikaver oleh perusahaan, bukan pemerintah daerah,” katanya.
Melihat kondisi itu, kata Kholid alokasi anggaran APBD tidak tepat sasaran penggunannya. Masyarakat yang rentan seharusnya bisa memperoleh jaminan kesehatan secara gratis.
”Oleh karena itu BPJS kesehatan kami meminta data kepersertaan, agar mengetahui siapa saja buruh yang terdata di BPJS dikaver oleh APBD,” katanya.
Kholid menambahkan, warga yang kurang mampu harus terjamin kesehatannya.
Pemerintah daerah siap menganggarkan jaminan kesehatan gratis bagi warga Kabupaten Kudus.
Dengan pendataan yang merata dan tepat sasaran maka target Universal Health Coverage (UHC) bisa tercapai 100 persen pada tahun ini.
Dari data BPJS Kesehatan UHC saat ini diangka 98 persen.
”Dengan penyusunan dan pendataan ulang ini maka APBD bisa dialokasikan bagi masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyatakan pemerintah daerah akan hadir kepada masyarakat yang rentan dan kurang mampu.
Jaminan sosial kesehatan mereka akan dikaver secara gratis.
Masyarakat kurang mampu atau pekerja rentan diharapkan segera mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.
Warga bisa mendaftarkan diri ke kantor Dinsos P3AP2KB.
”Bisa datang ke Dinsos akan dilayani, tinggal menungu 1x24 jam saja,” jelasnya.
Dia menambahkan, pemerintah daerah terus mengebut pendataan masyarakat rentan dan kurang mampu untuk terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBD.
Diharapkan pada kepesertaan pada tahun ini mencapai 100 persen. (gal/amr)
Editor : Syaiful Amri