KUDUS, RADARPATI.ID - Angkot kini mulai ditinggalkan peminatnya. Padahal, moda transportasi umum ini, bisa menjadi solusi mengurangi kepadatan jalan yang kini semakin sering macet.
ANGKUTAN kota (angkot) pernah berjaya sejak awal kemunculannya pada 1991 silam.
Bertahan dengan menjadi primadona moda transportasi umum hingga awal 2000-an lalu.
Kini, kondisinya merana. Sepi penumpang. Lantaran kebanyakan masyarakat telah beralih menggunakan sepeda motor atau menggunakan jasa ojek online.
Ini salah satunya dikeluhkan Sutriman, 49, sopir angkot berwarna hijau di Kabupaten Kudus atau trayek Bareng-Terminal Jati.
Menurutnya, angkot sepi penumpang dimulai sejak Pandemi Covid-19. Meski begitu, penurunan jumlah penumpang sudah mulai dirasakan sejak 2018.
Penumpang yang setiap hari semula penuh, sekarang rata-rata hanya berjumlah empat sampai lima orang.
Berbeda dengan angkot yang sengaja berhenti di depan pabrik rokok. Angkot ini sudah memiliki penumpang tetap.
Sopir narik pada jam-jam berangkat kerja dan jadwal pulang buruh rokok.
Meski terbilang enak, karena sudah punya langganan, tapi sopir sebenarnya melanggar aturan. Sebab, angkot berhenti di depan pabrik itu tidak boleh.
Sebab, bukan jalur trayek. ”Tapi namanya cari penumpang mau bagaimana. Daripada tidak dapat penumpang," terangnya.
Ia menyebut, dalam sehari bisa mendapatkan penghasilan Rp 30-100 ribu. Ia mulai mangkal dari pukul 05.00 hingga pukul 16.00.
Uang tersebut, nantinya digunakan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) tiga liter Rp 25-30 ribu.
Selain itu, sopir yang menyewa angkot menyetorkan Rp 50 ribu setiap harinya kepada pemilik armada.
Terkadang, warga asal Jekulo itu, pulang tidak membawa uang.
Akibatnya, ia mencari pekerjaan sampingan menjadi reseller mebel dan jasa sopir carteran.
”Alhamdulillah sedikit-sedikit ada pemasukan. Kalau hanya mengandalkan sopir angkot, keluarga saya makan apa?" paparnya.
Padahal, pada waktu muda, Sutrisno ia memiliki tiga angkot yang mampu ia sewakan.
Namun, karena dampak pandemi Covid-19, pendapatannya turun drastis.
Tiga angkot miliknya terpaksa dijual untuk menyambung hidup. Itu pun separo dari harga beli.
”Kemarin per mobil ada yang saya jual Rp 30 juta. Padahal dulu beli bisa sampai Rp 70 juta. Harganya turun banyak, karena sepi,” ujarnya.
Meski demikian, ia enggan meninggalkan pekerjaan sebagai sopir angkot.
Karena menurutnya, terdapat kenangan saat dia pernah jaya. Ia sendiri, mulai menjadi sopir angkot sejak lulus SMP.
Kini, ia hanya bisa berharap, pemerintah kabupaten (pemkab) membuat kebijakan penggunaan moda transportasi masal.
Misalnya untuk siswa atau pekerja pabrik. ”Dengan adanya alat transportasi umum, kepadatan lalu lintas di jalan bisa dikurangi,” ujarnya.
Sementara itu, Pemkab Jepara masih mencari solusi untuk menghadirkan transportasi publik yang lebih baik.
Dengan hanya mengandalkan angkot dinilai tidak ideal. Seiring dengan banyak kendaraan moda ini, sudah dalam keadaan yang semakin uzur.
Kendati pemerintah pusat melalui pemkab telah memfasilitasi uji kir gratis, pengurusan trayek gratis, hingga masuk terminal gratis.
Tapi hal itu disebut-sebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah seputar transportasi publik.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jepara Ony Sulistijawan menyampaikan, semakin lama peminat angkot maupun angkutan desa (angkudes) semakin menurun.
Selain itu, berdasarkan data, setiap tahun angkot maupun angkudes kian berkurang.
Per 2023 hanya ada 92 unit. Sedangkan untuk angkudes 135 unit. Terlihat amat merosot dari keberadaan angkutan pada tahun-tahun sebelumnya.
Ony menilai di mana-mana pengusaha angkot maupun angkudes mengalami hal yang sama.
Kaitannya tentang penurunan penumpang. Mati segan hidup tak mau.
”Kami pun ingin memajukan usaha angkutan dalam kota atau perdesaan,” sebutnya.
Dia mengaku, layanan transportasi publik masih dalam kajian.
Apakah Pemkab Jepara mampu memberikan upaya seperti penyediaan bus rapid transit (BRT).
”Kami sudah mengupayakan dengan mengajukan ke provinsi, seperti pengajuan BRT dari Semarang ke Jepara. Secara teknisnya bisa ditarik koridor dari Demak ke Jepara,” terangnya.
Angkutan umum menjadi salah satu prasyarat utama mengurangi pemakaian kendaraan yang terlalu banyak, sehingga dapat menimbulkan kemacetan.
Meski tingkat kemacetan di Jepara belum terlalu signifikan. (wat/fik/lin)
Editor : Abdul Rochim