KHAZANAH - Sejak 25 Agustus 2025, berbagai kota di Indonesia berubah menjadi panggung kemarahan rakyat.
Aksi unjuk rasa meletus, sebagian berujung kerusuhan. Pemicunya memang tampak sederhana: tunjangan baru bagi anggota DPR RI berupa tunjangan perumahan.
Namun sesungguhnya, api yang membakar jalanan adalah akumulasi kekecewaan lama.
Bagaimana tidak, pendapatan seorang anggota DPR kini bisa menembus Rp100 juta per bulan. Namun akibat demo besar-besaran Presiden Prabowo membatalkan kenaikan tunjangan yang memanjakan wakil rakyat itu.
Sementara itu, rata-rata UMR rakyat hanya Rp3,7 juta. Artinya, jurang penghasilan mencapai 27 kali lipat—bahkan lebih besar dibandingkan Amerika, Jerman, atau Singapura yang notabene negara maju.
Indonesia kembali jadi “juara dunia”, tapi dalam hal yang menyakitkan: ketimpangan antara pejabat dan rakyat.
Rakyat sudah lama dituntut berhemat. Diperas dengan pajak, ditekan dengan jargon efisiensi, dan dipaksa mandiri untuk bertahan hidup.
Tetapi para pejabat justru dimanjakan dengan gaji fantastis, tunjangan mewah, dan fasilitas tak terbatas.
Puncaknya, ketika video sejumlah anggota DPR berjoget riang di Senayan beredar di tengah penderitaan rakyat. Sebuah ironi yang memukul nurani.
Di lapangan, rakyat menghadapi kenyataan pahit: PHK di mana-mana, upah buruh murah, guru honorer bergaji minim, hingga pedagang kecil yang bertahan hidup di trotoar.
Hidup makin sulit, pekerjaan makin langka, sementara yang duduk di kursi kekuasaan justru berpesta.
Tak heran, kantor pemerintah dibakar, rumah pejabat diserang, dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Uya Kuya hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani tak luput dari amuk massa.
Situasi makin panas ketika aparat bertindak represif. Gas air mata ditembakkan membabi buta, pentungan menghantam tubuh demonstran, hingga tragedi mengerikan: kendaraan taktis Brimob seberat 12 ton melindas pengemudi ojol yang sudah tersungkur.
Alih-alih meredakan, tindakan brutal itu hanya menyulut api kebencian terhadap institusi negara sendiri.
Belajar dari Teladan Masa Lalu
Apakah memang begini tabiat pejabat Indonesia? Rasanya tidak. Bangsa ini pernah punya pejabat yang menghayati arti pengabdian.
Ada Haji Agus Salim, diplomat ulung sekaligus perumus UUD 1945, yang sepanjang hidupnya tinggal di rumah kontrakan sempit hingga wafat.
Tak ada harta berlimpah, tapi justru di sanalah martabatnya bersinar.
Dalam kehidupan sehari-hari, Agus Salim dikenal sebagai sosok sederhana. Bahkan tidak ada tokoh bangsa yang semelarat namun sebahagia Haji Agus Salim.
Hatta masih punya rumah di kawasan Menteng. Kediamannya berupa rumah sempit di gang sempit pula masih berstatus sewa, ketika sang penghuni, Agus Salim, wafat pada November 1954.
Padahal, kurang apa posisi yang pernah ia sandang: salah satu dari sembilan perumus Pembukaan UUD 45, anggota dewan Volksraad, diplomat ulung yang meraih pengakuan internasional pertama bagi RI, dan Menteri Luar Negeri era revolusi itu wafat.
Baru setelah itu, beberapa tahun kemudian, anak-anaknya patungan membeli rumah kontrakannya itu demi mengenang sang ayah.
Sepanjang hidupnya Agus Salim hidup nomaden, berpindah-pindah dari kontrakan di satu gang ke gang lainnya di berbagai kota.
Ada KH. Idham Chalid, Ketua DPR/MPR pada 1970-an. Meski memegang jabatan tertinggi, ia menolak memakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi dan melarang keluarganya menggunakan uang haram.
Menurut pemberitaan koran Abadi (18 Juli 1972), dia menegaskan masyarakat tidak bisa terus-menerus ditipu dengan janji-janji manis.
Sekalipun rakyat bisa dibohongi dengan berbagai omongan, tetapi mereka lebih cerdas karena melihat langsung perbuatan nyata.
"Masyarakat mungkin bisa dibohongi dengan omongan-omongan, tetapi tidak bisa dengan perbuatan-perbuatan nyata," ungkap Idham.
Ada pula Jenderal Hoegeng, polisi teladan yang hidup sederhana, jujur, dan teguh menjaga integritas. Namanya hingga kini tetap harum sebagai simbol aparat yang benar-benar mengabdi.
Menatap ke Depan
Sejatinya, bangsa ini tidak kekurangan sosok teladan. Yang hilang adalah kesediaan pejabat masa kini untuk bercermin pada mereka. Kekuasaan bukan jalan menuju kemewahan, melainkan amanah untuk melayani rakyat.
Jika wakil rakyat masih ingin dihormati, mereka harus kembali ke akar: hidup sederhana, bekerja sungguh-sungguh, dan berhenti mempermainkan penderitaan rakyat.
Kedepan tidak ada lagi kebijakan yang hanya menguntungkan elite. Tetapi harus benar-benar berpihak pada rakyat.
Karena rakyat memang bisa sabar, tetapi mereka tidak pernah buta. Dan hari-hari ini, mata rakyat sedang terbuka lebar.
Editor : Achmad Ulil Albab