KARIMUNJAWA — Warga Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dalam lebih dari sepekan terakhir.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aktivitas nelayan, tetapi juga mengganggu mobilitas masyarakat umum, termasuk pelajar.
Warga Desa Kemujan, Bambang Zakaria, menyebut perubahan aturan pembelian BBM di SPBU diduga menjadi penyebab utama.
Baca Juga: Pemkab Jepara Kaji WFH, Naik Sepeda ke Tempat Kerja Ikut Masuk Pembahasan
Saat ini masyarakat tidak diperbolehkan membeli bensin menggunakan jeriken, sehingga distribusi eceran di tingkat desa praktis terhenti.
“Kalau mau beli harus antre langsung pakai motor di SPBU. Tidak boleh pakai jerigen. Akhirnya masyarakat kesulitan, karena sebelumnya banyak bergantung pada pengecer,” ujarnya, Senin (30/3).
Warga harus menempuh perjalanan sekitar 20 kilometer menuju SPBU di Desa Karimunjawa dengan sepeda motor yang kapasitas tangkinya terbatas.
Motor bebek rata-rata hanya mampu menampung 3–4 liter bensin, sehingga BBM kerap habis di perjalanan.
“Kalau motor tangki besar seperti Yamaha Byson (kapasitas 12 liter, red) memang dilayani, tapi dibatasi maksimal Rp 100 ribu. Hari ini pun antrean mengular panjang,” tambahnya.
Kesulitan mendapatkan BBM juga berdampak pada sektor pendidikan.
Banyak siswa di Kemujan yang bergantung pada sepeda motor untuk berangkat ke sekolah, mulai jenjang PAUD, TK hingga SD.
“Di sini anak-anak sekolah rata-rata diantar pakai motor, beberapa ada yang bawa sendiri. Kalau pertalite susah, semua ikut terdampak. Memang ada bus DAMRI, tapi tidak semua bisa naik karena rute dan waktu operasional. Kalau siswa yang dekat dengan sekolah, 100 meter pun bisa jalan kaki,” jelasnya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua Lembaga Nelayan Kemujan Cakra Sagara Abadi, Fais Andi Gunanto (44).
Ia mengatakan nelayan semakin kesulitan melaut karena keterbatasan pasokan BBM.
“Sudah lebih dari seminggu ini susah. Bahkan sebelum Lebaran sudah terasa,” ungkapnya.
Baca Juga: Antrean BBM di Jepara Mengular, Isi Pertalite Harus Tunggu hingga 30 Menit
Menurut Fais, bensin sangat dibutuhkan untuk mesin perahu dan genset penerangan saat menangkap cumi pada malam hari.
Nelayan cumi rata-rata membutuhkan sekitar 5 liter bensin untuk sekali melaut, sedangkan nelayan rumput laut memerlukan 1 hingga 1,5 liter.
“Kalau nelayan pencari ikan butuh solar di kisaran 15 liter, jarak melaut 8-10 mil. Kami nelayan pakai barcode nelayan untuk beli solar, kalau punya kelompok nelayan biasanya ditampung. Ada yang beli ke pom, pass-nya dititipkan nanti diambilkan ke SPBU,” terangnya.
Fais menilai kebijakan penggunaan barcode yang identik dengan kendaraan roda empat justru menyulitkan nelayan kecil.
“Kalau harus pakai barcode mobil, berarti untuk menjadi nelayan harus punya mobil dulu? Ini kan tidak masuk akal. Harusnya ada kebijakan khusus untuk nelayan, apalagi kami di wilayah Kepulauan,” tegasnya.
Sebelumnya nelayan masih bisa memperoleh BBM dari pengepul yang membeli menggunakan jerigen.
Namun dengan aturan baru yang melarang jerigen, akses tersebut kini tertutup. Jika pun ada, harga menjadi lebih mahal, berkisar Rp 14–15 ribu per liter.
“Dulu sebelum puasa masih bisa ambil dari pengepul. Sekarang tidak bisa sama sekali. Kalau pun ada, harga jadi mahal, bisa sampai Rp 14–15 ribu per liter. Ini pun sulit,” jelasnya.
Akibat keterbatasan BBM, nelayan mengalami potensi kerugian cukup besar.
Dalam kondisi normal, hasil tangkapan cumi bisa mencapai 8–15 kilogram dengan harga sekitar Rp 90 ribu per kilogram.
“Kalau tidak melaut, bisa kehilangan potensi pendapatan mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu per malam. Itu kalau dapatnya 6-7 kilogram. Belum termasuk nelayan rumput laut yang juga terdampak,” tambahnya.
Fais berharap pemerintah segera menghadirkan solusi, termasuk menyediakan mekanisme barcode khusus bagi nelayan untuk kebutuhan mesin perahu dan genset.
“Kami tidak menolak aturan, tapi harus ada sosialisasi dan solusi. Kalau memang harus pakai barcode, tolong difasilitasi. Jangan sampai kami tidak bisa bekerja,” pungkasnya.
Perwakilan nelayan dari masing-masing dukuh di Desa Kemujan berencana menggelar audiensi dengan pemerintah desa guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Ya pertemuan nanti akan membahas masalah nelayan secara umum. Termasuk soal BBM ini,” pungkasnya.(fik)