JEPARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi pelajar di Kabupaten Jepara justru menjadi sorotan setelah ditemukan makanan yang diduga tidak layak konsumsi.
Pada Kamis (5/3/2026), sejumlah siswa dilaporkan menerima paket makanan bermasalah.
Bahkan, pada menu utama bandeng presto ditemukan belatung saat makanan tersebut dibuka.
Kejadian itu dilaporkan terjadi di beberapa sekolah di wilayah Jepara Kota, di antaranya SDN 1 Ujungbatu, SMPN 1 Jepara, SMPN 4 Jepara, dan SMAN 1 Jepara.
Awalnya para siswa menyambut pembagian paket MBG dengan antusias.
Menu utama yang dibagikan saat itu adalah bandeng presto.
Namun karena bertepatan dengan bulan Ramadan, sebagian siswa memilih membawa pulang makanan tersebut untuk disantap saat berbuka puasa.
Kekecewaan muncul ketika paket makanan dibuka di rumah. Beberapa siswa mendapati adanya belatung pada ikan bandeng yang diterima.
Belatung Terlihat Saat Kemasan Dibuka
Kepala SMPN 1 Jepara, Lisna Handayani, membenarkan adanya laporan dari para siswa terkait kondisi makanan tersebut. Ia menyebut temuan belatung diketahui setelah siswa membuka kemasan paket makanan.
Menurutnya, saat plastik dibuka, terlihat belatung bergerak di dalam ikan bandeng yang menjadi menu MBG hari itu.
“Begitu kemasan dibuka, siswa melihat ada belatung di dalam bandeng presto. Setelah dicek kembali, ternyata makanan tersebut memang sudah tidak layak dikonsumsi,” ujarnya.
Selain ikan bandeng, beberapa paket makanan juga dilaporkan berisi roti yang sudah berjamur.
Mengetahui kondisi tersebut, sebagian orang tua langsung membuang makanan yang dibawa pulang anak-anak mereka karena khawatir berdampak pada kesehatan.
Pernah Terjadi Sebelumnya
Lisna menuturkan, sekolahnya hampir setiap hari menerima sekitar seribu paket MBG untuk para siswa. Namun kejadian makanan rusak bukan kali pertama terjadi.
Sebelumnya, pihak sekolah juga pernah menerima menu yang kualitasnya kurang baik, mulai dari sayuran yang sudah busuk, buah yang tidak segar, hingga bakso dengan kualitas menurun.
“Kami berharap kualitas makanan lebih diperhatikan. Programnya bagus, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar dijaga,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala SMPN 4 Jepara, Abdul Kohar. Ia meminta penyedia layanan makanan meningkatkan pengawasan agar standar kualitas dan gizi makanan tetap terjaga.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara ketat sejak pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah.
SPPG Akui Ada Menu Rusak
Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jepara, Musthofa Wildan, membenarkan adanya laporan terkait menu MBG yang rusak pada hari tersebut.
Laporan pertama diterima pada Kamis sore, bertepatan dengan waktu berbuka puasa.
Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa kejadian serupa juga terjadi di beberapa wilayah layanan lain seperti Kuwasen dan Bandengan yang berada di bawah pengelolaan yayasan yang sama.
Wildan menyebut dugaan awal mengarah pada lemahnya pengawasan dari pihak pemasok bahan makanan.
“Dari hasil konfirmasi dengan supplier, kemungkinan ada kekurangan pengawasan dalam proses penyediaan makanan,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat makanan didistribusikan sebenarnya belum terlihat adanya belatung. Namun beberapa jam setelah makanan diterima, kondisi tersebut baru diketahui.
Dinas Terkait Turun Tangan
Pada Jumat (6/3/2026), tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara bersama puskesmas setempat dan pemerintah daerah melakukan penelusuran terkait kasus tersebut.
Selain itu, satuan tugas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat kabupaten juga melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.
SPPG menyatakan akan mendata sekolah-sekolah yang menerima menu bermasalah dan berencana mengganti makanan tersebut pada hari layanan berikutnya.
“Kami akan mengganti semua menu yang terbukti tidak layak konsumsi,” kata Wildan.
Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada sekolah, siswa, serta orang tua atas kejadian tersebut.
Evaluasi hingga Opsi Penghentian Sementara
Wildan menyebutkan, pihaknya bersama Satgas Jepara juga akan melaporkan kejadian ini kepada pimpinan BGN di tingkat pusat.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penghentian sementara operasional layanan SPPG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan distribusi makanan.
Jika keputusan tersebut disetujui oleh BGN pusat, layanan akan dihentikan sementara sampai proses perbaikan selesai dilakukan.
Ke depan, pengelola program diharapkan dapat memperketat sistem pengawasan.
Termasuk keterbukaan terkait menu harian yang diberikan ke sekolah, mulai dari komposisi makanan hingga nilai kecukupan gizinya.
Selain itu, muncul pula usulan agar proses produksi makanan dilakukan langsung oleh dapur SPPG.
Sehingga kualitasnya dapat lebih terkontrol dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemasok luar.
Editor : Abdul Rochim