JEPARA – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jepara kembali menjadi perhatian serius.
Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mencatat sedikitnya 10 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun ini.
Jumlah tersebut diperkirakan masih bisa lebih tinggi karena sebagian besar kasus tidak dilaporkan.
Kondisi ini menjadi peringatan penting bahwa upaya pencegahan harus dimulai sejak dini, salah satunya melalui pendidikan seksualitas komprehensif (Comprehensive Sexual Education / CSE) di sekolah.
Koordinator Youth Center Pilar PKBI Jawa Tengah, Anis Sapitri, menyebut CSE penting untuk menekan angka kekerasan, kehamilan tidak diinginkan, dan perilaku seksual berisiko pada remaja.
“CSE masih belum jadi prioritas di banyak daerah, termasuk Jepara. Padahal Kemendikbud sebenarnya sudah menyiapkan modulnya.
Baru beberapa daerah, seperti Semarang, yang mulai menerapkan kerja sama pendidikan seks formal,” jelas Anis, Kamis (23/10).
Menurut Anis, walau kini sudah ada layanan ramah remaja di sejumlah puskesmas, akses terhadap informasi kesehatan reproduksi masih terbatas.
Banyak remaja yang tidak tahu harus ke mana saat menghadapi masalah serius seperti kekerasan seksual atau kehamilan tidak diinginkan.
“Mereka bingung. Tidak tahu apakah harus ke psikolog, guru BK, atau layanan kesehatan. Akhirnya banyak yang tidak tertangani dengan baik,” imbuhnya.
Sementara itu, hasil riset Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Unisnu Jepara turut mengonfirmasi kondisi memprihatinkan tersebut.
Dalam penelitian bertajuk “Analisis Pola Perilaku Seksual Berisiko dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Remaja Pesisir Putus Sekolah di Jawa Tengah”, dari 12 responden, empat berasal dari Jepara - sebagian mengalami kehamilan tidak diinginkan.
Kepala PSGA Unisnu, Santi Andriyani, menjelaskan bahwa perilaku seksual berisiko pada remaja erat kaitannya dengan minimnya komunikasi keluarga, lemahnya pengawasan, dan kondisi sosial yang tidak mendukung.
“Sebagian besar responden berasal dari keluarga broken home. Pengawasan lemah, komunikasi dengan orang tua minim, sementara rasa ingin tahu mereka tinggi. Akhirnya, banyak yang terseret ke perilaku berisiko,” ujar Santi.
Lebih jauh, Santi menyebut ada fenomena hubungan timpang antara remaja perempuan dan laki-laki dewasa di Jepara, yang bahkan berujung pada pernikahan dispensasi usia.
Namun, banyak di antaranya yang kemudian gagal dan berakhir dengan perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.
Melihat situasi tersebut, PSGA Unisnu Jepara merekomendasikan sejumlah langkah strategis lintas sektor, di antaranya:
1. Penerapan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di kurikulum sekolah hingga tingkat desa.
2. Penguatan kerja sama antara sekolah, dinas kesehatan, DP3AP2KB, dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas guru BK dan penguatan layanan ramah remaja.
“Remaja hidup di era digital, mereka belajar dari media sosial. Algoritma internet membentuk persepsi tentang seksualitas. Karena itu, literasi digital bagi orang tua juga sangat penting,” tegas Santi.
Ia menekankan bahwa keluarga harus menjadi benteng pertama dalam memberikan edukasi dan arahan kepada anak.
“Pendidikan seks bukan sekadar mengenal anatomi tubuh, tapi juga soal nilai, tanggung jawab, dan relasi yang sehat dan setara,” tambahnya.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor dan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama agar isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak lagi dipandang sebelah mata.
“Ini pekerjaan bersama. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bergerak serentak, membangun budaya yang lebih aman dan responsif gender,” tutup Santi.
Editor : Alfian Dani