JEPARA - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi catatan serius di Jepara.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), hingga saat ini tercatat sedikitnya sepuluh kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak.
Angka tersebut merupakan data yang tercatat, belum termasuk kasus yang tidak terlacak atau dilaporkan.
Hal ini menjadi alarm upaya pencegahan harus dilakukan secara sistematis.
Salah satunya melalui pendidikan seksualitas yang komprehensif di lingkungan pendidikan.
Koordinator Youth Center Pilar PKBI Jawa Tengah, Anis Sapitri, menilai bahwa implementasi Comprehensive Sexual Education (CSE) atau pendidikan seksualitas komprehensif merupakan langkah penting untuk menekan angka kekerasan dan perilaku seksual berisiko di kalangan remaja.
Namun, menurutnya, pendidikan CSE masih belum dianggap prioritas di banyak daerah, termasuk Jepara.
"Saat ini baru ada kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Di daerah lain, termasuk Jepara, CSE belum masuk dalam kurikulum formal. Padahal Kemendikbud sudah memiliki modulnya," ujar Anis Kamis (23/10).
Ia menambahkan, meski sejumlah layanan ramah remaja seperti puskesmas sudah mulai dibangun, akses terhadap informasi kesehatan reproduksi masih terbatas.
Banyak remaja yang kebingungan saat menghadapi persoalan serius seperti kehamilan tidak diinginkan, atau bahkan kekerasan seksual.
"Banyak yang akhirnya tidak tertangani dengan baik. Mereka tidak tahu harus ke mana, apakah ke psikolog atau ke layanan kesehatan," imbuhnya.
Sementara itu, hasil penelitian Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Unisnu Jepara menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.
Melalui studi bertajuk Analisis Pola Perilaku Seksual Berisiko dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Remaja Pesisir Putus Sekolah di Jawa Tengah.
Ditemukan bahwa dari 12 responden, empat di antaranya berasal dari Jepara.
Terdapat yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.
Kepala PSGA Unisnu Jepara, Santi Andriyani, menjelaskan perilaku seksual berisiko di kalangan remaja memiliki keterkaitan erat dengan kondisi keluarga dan dukungan sosial yang rendah.
"Sebagian besar responden berasal dari keluarga yang broken home. Komunikasi dengan orang tua minim, pengawasan lemah, dan rasa ingin tahu tinggi membuat remaja mudah terjerumus," terang Santi.
Ia menambahkan, di Jepara ditemukan kasus kehamilan tidak diinginkan yang timpang. Hubungan antara remaja perempuan dengan laki-laki yang jauh lebih tua.
Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya dinikahkan lewat permohonan dispensasi.
Namun berakhir dengan perceraian singkat akibat kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakrestuan keluarga.
Melihat fenomena tersebut, PSGA Unisnu mendorong adanya langkah nyata lintas sektor. Rekomendasi tersebut antara lain, penerapan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi secara menyeluruh hingga tingkat desa.
Penguatan kerja sama antara lembaga pendidikan, dinas kesehatan, DP3AP2KB, dan lembaga swadaya masyarakat.
Lalu penguatan layanan ramah remaja dan peningkatan kapasitas guru BK.
"Remaja saat ini hidup di era digital. Mereka cepat belajar dari apa yang mereka lihat di dunia maya. Algoritma media sosial turut membentuk perilaku dan persepsi tentang seksualitas. Karena itu, literasi digital bagi orang tua menjadi sangat penting," tegas Santi.
Ia menekankan keluarga harus menjadi benteng pertama dalam mengontrol dan mengarahkan perilaku remaja.
Selain itu, perlu dibangun komunitas yang sehat agar remaja tak terjebak dalam lingkungan yang toxsic.
Pendidikan seksualitas yang komprehensif bukan hanya tentang mengenalkan anatomi tubuh.
Tetapi juga mengajarkan nilai, tanggung jawab, serta relasi yang setara dan aman.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak lagi dipandang sebelah mata.
"Ini pekerjaan bersama. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bergerak serentak. Kita harus mulai dari perubahan mindset yang responsif gender," tandasnya. (fik/him)
Editor : Abdul Rochim