PATI - Persoalan ketahanan pangan nasional menjadi fokus utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Politik Beras dan Beras Politik”.
Acara ini berlangsung di Hotel New Merdeka Pati, Jawa Tengah, pada Sabtu (29/11/2025) dan menghadirkan empat narasumber untuk membahas berbagai isu terkait pangan nasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono, menjelaskan bahwa diskusi ini menitikberatkan pada persoalan pangan mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional.
Ia menilai bahwa meskipun pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menempatkan ketahanan dan swasembada pangan sebagai prioritas—bahkan mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada—nyatanya masih banyak masalah yang ditemui di lapangan.
Menurutnya, berbagai kendala masih membayangi sektor pangan.
Mulai dari distribusi yang belum tertata dengan baik hingga minimnya regenerasi petani karena profesi tersebut makin kurang diminati generasi muda.
Kondisi ini, katanya, menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa tercapainya ketahanan pangan memerlukan koordinasi yang selaras antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, memaparkan bahwa persoalan beras mencakup aspek ketersediaan, alih fungsi lahan, serta distribusi.
Ia menjelaskan bahwa ekosistem perberasan masih menghadapi tantangan, terlebih karena struktur pasar beras cenderung oligopoli.
Dyah menyebut bahwa rantai pasok yang tidak efisien turut memicu fluktuasi harga dan berkontribusi pada inflasi.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa Jawa Tengah tetap berkomitmen memperkuat lumbung pangan provinsi.
Bahkan, pada November ini, ketersediaan beras di Jawa Tengah mengalami surplus sebanyak 1,8 juta ton.
“Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama Bapak Gubernur, terhadap sektor perberasan sangat kuat,” ujarnya menutup pernyataan. (aua)
Editor : Achmad Ulil Albab