SEMARANG, RadarPati.ID - Pemerintah Kota Semarang tengah menyusun sistem baru untuk Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 dengan gebrakan mengejutkan!
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengungkapkan bahwa pihaknya menggandeng sekolah swasta untuk menerima siswa kurang mampu dengan skema beasiswa.
Langkah ini diambil sebagai solusi dari permasalahan klasik setiap tahun.
Baca Juga: Hujan Deras & Angin Kencang Terjang Semarang! 16 Pohon Tumbang, Jalanan Lumpuh!
Baca Juga: Sadis! Polisi Tembak Pelajar Semarang, Kini Terancam 15 Tahun Penjara!
Yaitu daya tampung sekolah negeri yang selalu lebih kecil dibandingkan jumlah lulusan.
Dalam acara Ngopi Bareng bersama stakeholder pendidikan di Grand Edge Hotel Semarang, Jumat (7/3), Agustina menegaskan bahwa Pemkot siap menanggung biaya SPP bagi siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Nanti misalnya SPP-nya dibayar Pemkot, tapi kan kita nggak bisa intervensi sekolah swasta. Saya minta kepala dinas untuk minta slot beasiswa, karena harus ada gotong royong dengan skema khusus ini,” ujarnya.
Program ini akan menjadi salah satu prioritas 100 hari pertama kepemimpinan Agustina sebagai Wali Kota.
Ia menegaskan bahwa solusi harus ditemukan.
Sebab, tanpa keterlibatan sekolah swasta, jumlah lulusan dan daya tampung sekolah negeri tidak akan seimbang.
Baca Juga: Geger! Remaja Pesta Miras dan Siap Perang Sarung di Semarang, Polisi Bertindak!
Ia menyebutkan, problem utama orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke swasta adalah biaya yang mahal.
"Makanya, pemerintah harus hadir agar sekolah swasta bisa jadi mitra dalam mencerdaskan bangsa,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, memastikan pihaknya telah melakukan pemetaan jumlah siswa kurang mampu yang bisa mendapatkan beasiswa di sekolah swasta.
Pendanaan program ini tidak hanya berasal dari APBD Pemkot Semarang, tetapi juga akan menggandeng pihak provinsi dan pengusaha melalui program CSR.
Baca Juga: Waduh, Balita 3,5 Tahun di Demak Terperosok ke Selokan dan Sempat Hilang
“Intinya, nggak boleh ada anak yang tidak sekolah karena biaya,” tegasnya. (den/bas/him)
Editor : Abdul Rochim