SUKOHARJO, RadarPati.ID - Ribuan buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, namun Pemprov Jawa Tengah tak tinggal diam.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan pihaknya sudah mengambil langkah konkret untuk membantu para buruh terdampak agar bisa kembali bekerja.
"Pemprov Jateng membantu agar dampak sosial akibat PHK ini bisa diminimalkan. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menolong para buruh," ujar Luthfi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (3/3).
Saat ini, Pemprov Jateng tengah berkoordinasi dengan berbagai instansi.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak buruh, seperti jaminan hari tua (JHT), tunjangan PHK, hingga pesangon, bisa segera cair sebelum Lebaran.
Untuk mempercepat proses ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Ahmad Aziz, telah bertolak ke Jakarta guna memastikan hak-hak pekerja benar-benar dipenuhi.
Kabar baiknya, ada 9 perusahaan dari sektor garmen dan sepatu yang siap merekrut buruh yang terkena PHK.
Pemprov Jateng kini sedang menjadwalkan pertemuan antara HRD perusahaan-perusahaan tersebut dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mempercepat rekrutmen.
Namun, ada tantangan besar.
Perusahaan hanya menerima pekerja dengan usia maksimal 45 tahun.
Lalu, bagaimana nasib buruh yang tidak memenuhi syarat?
Pemprov Jateng menyiapkan solusi alternatif bagi buruh yang tak bisa kembali bekerja di pabrik.
Mereka akan diberi pelatihan wirausaha di Balai Latihan Kerja (BLK) serta bantuan pengembangan usaha melalui program UMKM.
"Kami akan arahkan mereka ke BLK agar bisa mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Jika mereka sudah punya usaha kecil, kami bantu mengembangkannya," jelas Luthfi.
Sementara itu, koordinasi dengan Pemkab Sukoharjo dan tim kurator terus dilakukan untuk memastikan seluruh aset Sritex terdata dengan baik.
“Kami tidak tinggal diam. Kami ingin memastikan para buruh tetap mendapatkan kepastian ekonomi dan kehidupan mereka tidak terguncang akibat PHK ini,” pungkas Luthfi. (fal/him)
