REMBANG, RADARPATI.ID - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Rembang diperbolehkan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini tanpa harus mengundurkan diri. Meski begitu, mereka harus mendapatkan izin dari Bupati.
Baca Juga: Sukses Melakukan Kegiatan Perluasan Areal Tanam, Petani Gelar Panen Raya
Saat ini, tahapan seleksi CPNS sudah dimulai. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah menerbitkan pengumuman baru-baru ini.
Di Rembang, ada 58 formasi tersedia, terdiri dari delapan formasi tenaga kesehatan dan 50 formasi tenaga teknis.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Miftachul Ichwan Anggoro Kasih menyampaikan, seleksi CPNS tahun ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh PPPK.
Baca Juga: Pemkab Kudus Luncurkan 'Mari Serempak': Strategi Baru Hadapi Risiko Pembangunan
Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya, PPPK yang bersangkutan memenuhi masa kerja minimal 1 tahun dan mendapatkan surat persetujuan dari Bupati Rembang.
PPPK yang ingin mengikuti seleksi CPNS tidak perlu mengundurkan. Apabila tidak lolos seleksi CPNS, status sebagai PPPK akan tetap dipertahankan.
Pengumuman seleksi CPNS akan berlangsung mulai 19 Agustus hingga 2 September. Selanjutnya, tahapan pendaftaran seleksi akan berlangsung dari 20 Agustus hingga 6 September 2024.
Baca Juga: Pemain Asing Absen, Persiku Tetap Fokus Persiapan Liga 2!
Setelah itu, seleksi administrasi dijadwalkan pada 20 Agustus sampai dengan 13 September 2024.
BKD Rembang saat ini juga sudah mulai mempersiapkan seleksi administrasi.
"Persiapan kami selaku BKD itu persiapan awal nanti seleksi administrasinya dulu. Apakah persyaratan yang dikirim atau di upload di SSCASN itu sudah lengkap atau tidak memenuhi syarat jabatan formasi atau tidak," ungkapnya.
Baca Juga: Klenteng Hok Tik Bio Pati Gelar Sembahyang Ulambana Kirim Doa untuk Leluhur dan Pahlawan
Seleksi CPNS 2024 juga boleh diikuti pegawai non-ASN. Berdasarkan aturan Kemenpan RB, pegawai non-ASN hanya bisa memilih satu jenis pengadaan ASN dalam tahun anggaran yang sama.
”Dia (pegawai non ASN) harus memilih, katakanlah di 2024 ini ada lowongan CPNS dan PPPK maka dia hanya bisa memilih salah satu, CPNS atau PPPK,” jelasnya. (vah/ali)
Editor : Alfian Dani