GROBOGAN – Kabupaten Grobogan masuk dalam radar pemerintah pusat untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala besar.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengidentifikasi lahan seluas 700 hektare di wilayah Grobogan yang berpotensi dijadikan ladang energi surya.
Rencana tersebut telah didengar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Grobogan. Meski belum ada informasi resmi.
Namun, pemerintah daerah mengaku belum mendapatkan informasi detail mengenai lokasi maupun kepastian realisasi proyek tersebut.
Kepala DPMPTSP Grobogan Abdul Munib Susanto mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan informasi dari Kementerian ESDM terkait rencana pemanfaatan lahan seluas 700 hektare itu.
"Terkait rencana lahan 700 hektare di Grobogan yang akan dibangun PLTS, saya belum mendapatkan informasi secara resmi. Saya belum tahu persis lokasi yang dimaksud di mana," jelasnya.
Menurut Munib, salah satu hal yang masih menjadi tanda tanya adalah lokasi lahan yang akan digunakan.
Termasuk kemungkinan apakah lahan tersebut merupakan kawasan yang sebelumnya sempat diwacanakan untuk pembangunan pabrik semen, tetapi batal karena persoalan lingkungan.
Dia menjelaskan, sebelum berdirinya Semen Grobogan, sejumlah rencana investasi pabrik semen memang pernah muncul di Kabupaten Grobogan.
Karena itu, pihaknya belum bisa memastikan lahan mana yang kini masuk dalam penjajakan proyek PLTS.
"Saya belum dapat memastikan lokasi pabrik semen yang pernah ditolak yang mana. Karena dulu sebelum ada Semen Grobogan, ada beberapa pabrik semen yang ingin berinvestasi.
Bekas semen yang di Wirosari, Tanggungharjo atau di mana?," imbuhnya.
Kendati demikian, Pemkab Grobogan menyambut positif rencana investasi tersebut.
Munib menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung penuh pembangunan PLTS sebagai bagian dari upaya menyukseskan program nasional pengembangan energi baru terbarukan.
Terlebih, proyek tersebut sejalan dengan target pemerintah pusat membangun PLTS berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp).
Namun, tentunya pembangunan harus tetap memperhatikan ketentuan tata ruang dan regulasi yang berlaku.
"Tapi tentunya pembangunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah hingga perizinan," tegasnya.
Munib menambahkan, Pemkab Grobogan siap memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Di antaranya melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat serta memfasilitasi proses perizinan yang diperlukan.
Dia berharap, apabila proyek tersebut terealisasi, keberadaan PLTS tidak hanya membawa dampak positif bagi investasi daerah, tetapi juga mendukung penyediaan energi bersih dan berkelanjutan.
"Kami juga mendukung keberadaan dan pemanfaatan PLTS sebagai sumber daya terbarukan, mengurangi emisi karbon, dan ramah lingkungan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tengah mengidentifikasi lahan seluas 700 hektare di Kabupaten Grobogan untuk pengembangan ladang PLTS.
Langkah tersebut dilakukan guna mendukung program nasional pembangunan PLTS dengan kapasitas mencapai 100 GWp.
Sebelumnya, lahan seluas 700 hektare itu sempat diwacanakan untuk pembangunan pabrik semen.
Namun, rencana tersebut tidak berlanjut karena adanya persoalan lingkungan. Pemerintah pusat kini mempertimbangkan pemanfaatan lahan tersebut untuk pengembangan PLTS. (int)
Editor : Intan Maylani Sabrina