GROBOGAN – Puluhan sekretaris desa (sekdes) berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Grobogan bakal dihadapkan pada dua pilihan.
Mereka harus menentukan masa depan karier, tetap bertahan sebagai perangkat desa atau kembali melanjutkan karier sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Desa Tambirejo, Sarah, menjadi salah satu yang nantinya harus menentukan pilihan tersebut.
Ia masih memiliki masa kerja hingga mencapai usia pensiun 65 tahun pada 2036.
Dengan aturan baru ini, keberlanjutan jabatannya sebagai sekdes akan bergantung pada pilihan yang diambil.
Sarah mengatakan, ketentuan tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh perangkat desa berstatus PNS.
Terlebih, mereka diberi batas waktu untuk menentukan pilihan sebelum masa transisi berakhir pada 2028.
“Kalau memilih tetap menjadi perangkat desa, berarti harus mengundurkan diri sebagai PNS.
Sebaliknya, kalau ingin tetap menjadi PNS, harus melepas jabatan sebagai perangkat desa,” ungkapnya.
Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
PP yang ditetapkan pada 27 Maret 2026 itu memberikan masa transisi maksimal dua tahun bagi perangkat desa berstatus PNS untuk menentukan pilihan.
Penerapan ketentuan tersebut masih menunggu pengesahan peraturan daerah (perda) sebagai tindak lanjut di tingkat kabupaten.
Regulasi itu diperkirakan segera disahkan dalam waktu dekat.
Selama masa transisi nanti, perangkat desa berstatus PNS tetap menjalankan tugas seperti biasa.
Ketentuan ini dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat desa tidak terganggu selama proses penyesuaian berlangsung.
Di Kabupaten Grobogan, diperkirakan masih ada sekitar 50 desa yang memiliki perangkat desa berstatus PNS.
Di Kecamatan Toroh, selain Desa Tambirejo, sekdes berstatus PNS juga terdapat di Desa Pilangpayung, Tunggak, Depok, dan Sindurejo.
Dengan tenggat waktu hingga 2028, perangkat desa berstatus PNS memiliki waktu untuk mempertimbangkan kelanjutan karier masing-masing.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan penyesuaian agar penerapan aturan tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di desa. (int)
Editor : Intan Maylani Sabrina