GROBOGAN— Tim gabungan yang terdiri dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Polres Grobogan, Bulog, Dinas Pangan, hingga Disperindag menggelar pengawasan intensif terhadap stabilitas harga dan mutu beras di wilayah Purwodadi.
Pemantauan ketat ini menyasar sejumlah titik strategis, mulai dari Pasar Induk Purwodadi, sejumlah toko dan gudang, swalayan, hingga penggilingan padi di PT Berill.
Kepala Disperindag Grobogan, Pradana Setyawan, menegaskan bahwa langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan pasokan pangan masyarakat aman, bermutu, dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dalam sidak tersebut, tim menemukan fakta mengejutkan di lapangan.
"Dua oknum pedagang kedapatan melakukan praktik repacking atau pengemasan ulang beras SPHP dan Bantuan Pangan ke dalam kemasan 25 kg," ungkapnya.
Menanggapi temuan ini, pihak Polres Grobogan langsung mendata identitas pelaku, sementara Bulog mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara distribusi beras SPHP ke lokasi tersebut.
Meski ditemukan adanya temuan oknum nakal, harga dan ketersediaan beras SPHP di Pasar Induk Purwodadi dipastikan masih stabil dan aman terkendali di angka Rp12.000/kg.
Tak sekadar menindak kecurangan, petugas juga rajin mengedukasi pedagang terkait penelusuran mutu pangan lewat aplikasi SIPSAT.
Hasilnya, beras merek "Ayam Merah" pasokan Sragen dinyatakan aman dan sudah terdaftar resmi, sedangkan beras merek "Mawar" asal Karanganyar dilakukan teguran lantaran belum terdata dalam sistem.
Di sisi lain, potret dinamika pangan juga terlihat di tingkat produsen.
Kepala Dinas Pangan Grobogan Suwarno menambahkan, dalam pantauan tersebut, penggilingan padi PT Berill mengakui pasokan bahan baku belakangan ini agak terbatas.
Menyusul melonjaknya harga gabah di tingkat petani yang menyentuh Rp 7.900 hingga Rp 8.100 per kilogram.
Ditambah adanya penyesuaian operasional pasca-SP mutu dari OKKPD.
Sementara itu, untuk menjawab kelangkaan beras premium di Mitra Swalayan, Bapanas langsung mendorong skema kemitraan agar pasokan beras Premium Ramos milik Bulog bisa segera masuk membasahi rak-rak penjualan.
"Untuk temuan pengoplas beras murah. Sementara ini kami lakukan pembinaan dulu. Terkait dengan sanksi kita blm dapat info dari satgas pangan Polres," imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama aparat penegak hukum berkomitmen untuk terus mengawal rantai distribusi pangan dari hulu ke hilir demi melindungi konsumen serta menciptakan iklim usaha yang adil. (int)
Editor : Intan Maylani Sabrina