GROBOGAN– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan tengah mempercepat proses pengisian jabatan camat yang kosong.
Langkah ini dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), mengingat camat dinilai memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan tahapan Pilkades di tingkat kecamatan.
Bupati Grobogan Setyo Hadi mengatakan, pengisian jabatan camat ditargetkan dilakukan sebelum pelaksanaan Pilkades.
Menurutnya, keberadaan camat dibutuhkan untuk memastikan koordinasi di wilayah kecamatan tetap berjalan, terutama saat menghadapi agenda Pilkades.
"Nah, segera nanti. Sebelum ada Pilkades, nanti tak isi. Karena untuk kebutuhan Pilkades, biar ada sama pengganti," kata Setyo Hadi.
Saat ini terdapat lima jabatan camat yang kosong, yakni Camat Ngaringan, Kradenan, Brati, Gubug, dan Tegowanu.
Kemudian disusul Camat Pulokulon Sudarmoyo yang dijadwalkan memasuki masa purna tugas pada 1 November 2026.
Saat ini, keenam jabatan tersebut telah diusulkan untuk proses pengisian melalui sistem i-Mutasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Total terdapat enam jabatan camat yang masuk dalam proses pengisian.
Pemkab Grobogan mengusulkan proses tersebut terlebih dahulu, sambil menunggu masa pensiun Camat Pulokulon," ungkapnya.
Setelah proses tersebut rampung, Pemkab Grobogan berharap pelantikan camat dapat segera dilakukan.
Menurutnya proses pengisian tersebut masih berjalan. Pemkab masih menunggu tahapan dan persetujuan yang diperlukan sebelum pejabat baru dapat dilantik.
Harapannya, setelah seluruh proses pengusulan dan administrasi selesai, pelantikan dapat segera dilakukan.
Dengan begitu, tidak terjadi kekosongan berkepanjangan pada posisi strategis di tingkat kecamatan.
Setyo Hadi menegaskan, pengisian camat bukan semata-mata untuk melengkapi struktur organisasi pemerintahan.
Posisi tersebut juga dibutuhkan untuk mengawal pelaksanaan Pilkades di masing-masing wilayah.
"Pengisian camat di kecamatan yang kosong-kosong ini kan bisa mengawal berjalannya Pilkades," ujarnya.
Bupati bahkan mengibaratkan camat sebagai "panglima" di wilayah kecamatan.
Karena itu, keberadaan pejabat yang memimpin kecamatan dinilai penting ketika daerah menghadapi agenda besar seperti Pilkades.
"Kalau enggak ada, kasihan nanti. Enggak ada panglimanya di kecamatan, kan bingung," ungkapnya. (int)
Editor : Intan Maylani Sabrina