GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan mulai mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak hanya mengikuti perkembangan pembayaran digital di masyarakat, tetapi juga memastikan transaksi pemerintahan semakin mudah, cepat, transparan, aman, dan akuntabel.
Bupati Grobogan Setyo Hadi menegaskan, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) harus benar-benar diterapkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.
Hal itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Akselerasi Implementasi ETPD Kabupaten Grobogan 2026 di Hotel 21 Purwodadi, Senin (21/9).
Menurutnya, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan.
Masyarakat saat ini sudah terbiasa menggunakan pembayaran digital dan berbagai layanan elektronik.
Karena itu, pemerintah juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar pelayanan kepada masyarakat tidak tertinggal.
"Jangan sampai masyarakat sudah digital, tetapi pemerintah masih manual," tegas Setyo Hadi.
Dia meminta seluruh kepala OPD dan jajaran terkait memastikan penerapan ETPD tidak berhenti pada dokumen atau sekadar formalitas.
Pelaksanaannya harus menjadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan dan menjadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Setyo Hadi menyebut, fokus utama pertemuan tersebut adalah mencari langkah agar transaksi di lingkungan pemkab semakin sederhana, transparan, aman, cepat, dan akuntabel.
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui bagian yang masih menjadi kendala sekaligus menentukan langkah perbaikan.
Dia juga meminta jajaran Pemkab tidak saling menyalahkan ketika masih ditemukan kekurangan dalam penerapan digitalisasi.
Menurutnya, yang lebih penting adalah adanya semangat bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara bertahap.
"Jangan menunggu semuanya sempurna, baru kita bergerak. Kita harus bergerak dulu, sambil kita evaluasi, perbaiki, dan tingkatkan secara bertahap," katanya.
Setelah pertemuan tersebut, Setyo Hadi berharap terdapat langkah dan target yang jelas, pembagian tugas, serta tindak lanjut yang benar-benar dijalankan.
"Kita ingin Kabupaten Grobogan tidak sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi mampu memberikan contoh bahwa pelayanan dan transaksi pemerintahan juga bisa dilakukan dengan lebih sederhana, transparan, dan efisien," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Grobogan juga membuka ruang evaluasi bersama Bank Indonesia dan Bank Jateng.
Setyo Hadi menyampaikan pihaknya terbuka terhadap masukan untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan ETPD.
Dia juga meminta seluruh jajaran terus memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Sebab, digitalisasi transaksi bukan hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat agar penggunaan transaksi non-tunai semakin luas.
"Karena digitalisasi bukan hanya urusan pemerintah. Masyarakat juga harus kita ajak dan kita mudahkan untuk ikut bertransaksi secara non-tunai," pungkasnya.
Sedangkan, Kepala BPPKAD Grobogan Wahyu Susetijono menambahkan, HLM digelar sebagai forum koordinasi dan sinergi tingkat pimpinan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat dan mengoptimalkan implementasi ETPD di Grobogan.
Salah satu bahan evaluasi yang disampaikan dalam forum tersebut adalah posisi Grobogan yang berada di peringkat 34 pada tahun sebelumnya. (int)
Editor : Intan Maylani Sabrina