GROBOGAN – Kesiapan Kabupaten Grobogan menjalankan Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) mulai dicek langsung pemerintah pusat.
Tim lintas kementerian turun ke Grobogan untuk mendalami kesiapan daerah sekaligus melihat kondisi pengelolaan sampah di lapangan.
Tim yang terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) IV di bawah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menggelar desk bersama Pemerintah Kabupaten Grobogan.
Diketahui, Grobogan menjadi salah satu daerah penerima Program LSDP periode 2026-2030.
Bupati Grobogan Setyo Hadi mengatakan, program tersebut menjadi momentum untuk membenahi persoalan persampahan yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan daerah.
“Persampahan merupakan salah satu tantangan pembangunan daerah yang harus kita selesaikan secara serius,” kata Setyo Hadi.
Menurutnya, LSDP tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur persampahan.
Program tersebut diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan secara menyeluruh.
Pemkab Grobogan pun ingin mengubah pola pengelolaan sampah yang selama ini dikenal dengan “kumpul, angkut, buang” menjadi “pilah, olah, produk, dan jual.”
“Perubahan tersebut harus dimulai dari sumbernya, melalui penguatan kelembagaan, layanan dari hulu, sarana dan prasarana, pembiayaan yang berkelanjutan, serta edukasi dan perubahan perilaku masyarakat,” ujarnya.
Setyo Hadi menilai perubahan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Masyarakat harus ikut terlibat dan menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan sampah.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi menjadi bagian penting dari solusi persampahan,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, tim pusat tidak hanya melihat aspek persampahan.
Sebelum turun ke lapangan, dilakukan pendalaman melalui lima desk yang melibatkan OPD teknis Pemkab Grobogan.
Lima desk tersebut mencakup kelembagaan dan masyarakat, dokumen teknis LSDP, pendidikan, lingkungan hidup, serta perumahan, kawasan permukiman, dan pekerjaan umum.
Setelah desk, rombongan melanjutkan kunjungan lapangan ke lokasi pengelolaan persampahan, termasuk TPST Ngembak.
Peninjauan dilakukan untuk mencocokkan kesiapan yang disampaikan dalam desk dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kunjungan lapangan hari ini menjadi kesempatan penting untuk melihat kondisi nyata persampahan di Kabupaten Grobogan, sekaligus mendalami kesiapan data, kelembagaan, dokumen teknis, serta intervensi yang akan dilaksanakan melalui Program LSDP,” ujarnya.
Pemkab Grobogan berharap program tersebut tidak berhenti pada dokumen maupun pembangunan fisik.
Intervensi LSDP ditargetkan mampu memperbaiki layanan persampahan, mengurangi beban TPA, meningkatkan pemilahan dan pengolahan sampah, serta mendorong sampah menjadi sumber manfaat dan nilai ekonomi.
“Kabupaten Grobogan siap melaksanakan Program LSDP. Bukan hanya siap secara administrasi, tetapi siap bekerja, siap berubah, siap berkolaborasi, dan siap membuktikan hasilnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Grobogan Heru Dwi Cahyono mengatakan, kedatangan tim pusat menjadi bagian dari persiapan awal sebelum program dijalankan.
Menurut Heru, hasil pembahasan dalam desk akan menunjukkan sejauh mana kesiapan Grobogan sekaligus menentukan bagian yang masih perlu dikejar.
“Sambil menunggu hasil desk, nanti akan muncul kesiapan kita seperti apa dan beberapa tempat mana yang harus dikejar untuk persiapannya,” jelasnya.
Pemkab Grobogan selanjutnya menunggu hasil validasi dan rekomendasi dari pemerintah pusat setelah seluruh rangkaian desk dan kunjungan lapangan rampung.
Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan untuk menentukan langkah lanjutan pelaksanaan LSDP di Grobogan. (int)