GROBOGAN – Lima sekolah dasar (SD) di Kabupaten Grobogan dipastikan mendapat program revitalisasi pada 2026.
Program tersebut didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Program revitalisasi menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Baca Juga: SDN Tanggirejo Grobogan Dibangun Total, Proyek Bantuan Presiden Tembus Rp 1 Miliar
Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan bertugas menyiapkan usulan serta data pendukung sesuai kondisi sekolah di lapangan.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Muhammad Rifan mengatakan, seluruh pembiayaan revitalisasi lima sekolah tersebut berasal dari pemerintah pusat.
"Tahun 2026 ada lima SD yang masuk program revitalisasi. Seluruh pembangunannya dibiayai pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya mengusulkan data dan kondisi sekolah," ujarnya.
Lima sekolah yang mendapat program revitalisasi tersebut yakni SD Islam Yatpi Godong, SD Ringinkidul Kecamatan Gubug, SD Negeri 2 Nglobar Kecamatan Purwodadi, SD Insan Kamil Banjarsari Kecamatan Kradenan, dan SD Keyongan Kecamatan Gabus.
Selain lima sekolah tersebut, Disdik Grobogan juga telah mengusulkan sekitar 100 SD untuk mendapatkan bantuan revitalisasi pada tahun berikutnya.
Namun, seluruh sekolah yang diusulkan belum otomatis mendapat bantuan. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan seleksi, desk, dan verifikasi oleh Kemendikdasmen.
"Kami mengajukan sekitar 100 sekolah. Belum tentu semuanya diterima karena masih ada tahapan desk atau verifikasi dari Kemendikdasmen," jelas Rifan.
Berdasarkan pendataan Disdik Grobogan, dari total 804 SD yang ada di Kabupaten Grobogan, sebanyak 66 sekolah masih berada dalam proses pengajuan revitalisasi.
Sementara itu, kebutuhan perbaikan juga terdapat pada jenjang SMP. Tercatat sebanyak 103 SMP masuk dalam pendataan kebutuhan rehabilitasi.
Rifan menjelaskan, besaran bantuan revitalisasi yang diterima setiap sekolah tidak sama. Nilainya menyesuaikan tingkat kerusakan bangunan berdasarkan hasil verifikasi kondisi di lapangan.
"Besaran anggaran menyesuaikan tingkat kerusakan. Misalnya satu ruang kelas bisa mendapatkan sekitar Rp 200 juta, sedangkan sekolah dengan kerusakan lebih berat tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar," terangnya.
Dalam proses pengajuan, kepala sekolah turut dilibatkan untuk melengkapi data kondisi bangunan.
Mereka juga diminta mengunggah dokumentasi dan perkembangan kondisi fisik sekolah melalui sistem yang telah disediakan pemerintah pusat.
"Kepala sekolah kami libatkan untuk melengkapi data dan mengunggah progres kondisi fisik sekolah. Data itu menjadi dasar penilaian kementerian," katanya.
Rifan menegaskan, banyaknya sekolah yang masuk daftar usulan tidak menjamin seluruhnya mendapatkan bantuan.
Pemerintah pusat akan menentukan penerima berdasarkan sejumlah indikator.
Sekolah akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan, skala kebutuhan, serta hasil penilaian terhadap kelengkapan data yang diajukan.
"Semua usulan akan diperingkat sesuai tingkat kerusakan dan hasil penilaian. Nantinya yang menjadi prioritas akan ditetapkan sebagai penerima bantuan revitalisasi," pungkasnya. (mun)