GROBOGAN – Jumlah peserta didik di sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Grobogan terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai keberhasilan program keluarga berencana (KB), semakin banyaknya sekolah swasta, hingga perubahan pola pikir masyarakat dalam memilih sekolah bagi anak.
Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kini kembali menyiapkan program regrouping atau penggabungan sekolah.
Baca Juga: Kisah Pasangan Asal Grobogan yang Viral Karena Mahar Ekskavator
Tahun ini, sedikitnya 40 SD negeri masuk tahap identifikasi untuk melihat kemungkinan digabungkan menjadi sekitar 20 sekolah.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Muhammad Rifan mengatakan, penurunan jumlah siswa terjadi hampir di seluruh wilayah.
Kondisi tersebut terutama terlihat di kawasan perkotaan dan ibu kota kecamatan.
"Jumlah siswa SD negeri memang terus menurun. Salah satu penyebabnya karena program KB berhasil sehingga angka kelahiran berkurang. Selain itu, sekarang masyarakat juga memiliki banyak pilihan sekolah," ujarnya.
Menurut Rifan, perubahan pola pikir orang tua juga turut memengaruhi penurunan jumlah siswa di sekolah negeri.
Saat ini, banyak orang tua memilih sekolah berbasis agama maupun boarding school dengan sistem full day school.
Bahkan, kata dia, orang tua tidak terlalu mempermasalahkan biaya pendidikan yang relatif lebih tinggi di sekolah swasta atau berbasis agama.
Orang tua sekarang banyak memilih sekolah agama atau boarding school. Meski biayanya mahal, mereka tidak banyak mempersoalkan.
"Berbeda ketika di sekolah negeri ada iuran dalam jumlah kecil untuk kebutuhan sekolah, sering kali muncul keluhan atau laporan, padahal uang itu digunakan untuk kepentingan pendidikan," jelasnya.
Sebagai upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, Disdik Grobogan telah melakukan regrouping terhadap sejumlah sekolah dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2024, beberapa sekolah digabungkan. Di antaranya SD Negeri 2 dan SD Negeri 4 Gundi, kemudian SD Negeri 1 dan SD Negeri 3 Pojok, Kecamatan Pulokulon, serta SD Negeri 1 dan SD Negeri 3 Sambongbangi.
Total terdapat enam sekolah yang digabung menjadi tiga sekolah.
"Tahun 2025 tidak ada regrouping. Sedangkan tahun 2026 masih dalam proses identifikasi," katanya.
Rifan menjelaskan, proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan sejumlah aspek.
Di antaranya jumlah peserta didik, kondisi aset bangunan, hingga ketersediaan guru di masing-masing sekolah.
"Dari identifikasi itu akan ditentukan sekolah mana yang layak digabung. Saat ini ada sekitar 40 sekolah yang sedang dikaji dan berpotensi menjadi sekitar 20 sekolah hasil regrouping," terangnya.
Meski demikian, regrouping tidak akan diberlakukan terhadap seluruh SD yang memiliki jumlah siswa sedikit.
Sekolah yang berada di wilayah terpencil tetap dipertahankan meskipun jumlah siswanya kurang dari 50 orang.
"Untuk SD yang berada di wilayah terpencil tidak diregrouping meskipun siswanya kurang dari 50 orang. Pertimbangannya adalah akses masyarakat terhadap layanan pendidikan," tegasnya.
Sejumlah sekolah yang berada di wilayah terpencil tetap dipertahankan, di antaranya SD Negeri Pojok, SD Negeri Tuko, dan SD Negeri Karangasem.
Kebijakan regrouping diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, pemerataan tenaga pendidik, serta efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana tanpa mengurangi akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. (mun)