GROBOGAN – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 30 persen.
Pemkab Grobogan pun mulai menggenjot sejumlah pos belanja strategis agar penyerapan anggaran meningkat pada semester pertama tahun ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, mengatakan realisasi keuangan daerah hingga akhir Mei mencapai Rp 881.150.015.407 atau sekitar 30 persen dari total APBD 2026.
"Upaya yang dilakukan untuk mendongkrak realisasi yaitu percepatan pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk belanja modal.
Selain itu dari sisi belanja pegawai juga ada percepatan pembayaran gaji ke-13 yang direncanakan direalisasikan pada Juni ini," ujarnya.
Menurut Anang, belanja modal menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan serapan anggaran.
Saat ini sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan provinsi (Banprov), maupun pinjaman daerah masih dalam proses pelaksanaan.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan penyaluran belanja hibah dan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dijadwalkan pada bulan Juni.
Berdasarkan APBD 2026, Kabupaten Grobogan menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 2,677 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 635 miliar.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 2,89 triliun sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp 217,4 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Dari total belanja tersebut, alokasi belanja barang dan jasa mencapai Rp 591,3 miliar, sedangkan belanja modal mencapai Rp 451,4 miliar.
Meski saat ini realisasi telah mencapai sekitar 30 persen, laju penyerapan anggaran pada awal tahun sempat berjalan lambat.
Hingga 28 Februari 2026, realisasi APBD baru mencapai Rp 135,83 miliar atau sekitar 4,7 persen dari total belanja daerah.
Anang menilai percepatan pelaksanaan proyek pembangunan dan pengadaan barang serta jasa menjadi langkah penting agar realisasi APBD terus meningkat hingga pertengahan tahun.
Ia juga menyoroti struktur fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Berdasarkan realisasi APBD 2025, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi penyumbang pendapatan terbesar dengan nilai mencapai Rp 1,174 triliun.
Sementara itu, realisasi PAD pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 364,59 miliar dan pendapatan daerah lainnya mencapai Rp 91,87 miliar.
Di sisi belanja, pada 2025 belanja pegawai masih mendominasi dengan realisasi mencapai Rp 782,41 miliar. Adapun belanja barang dan jasa terealisasi Rp 398,69 miliar, belanja modal Rp 123,02 miliar, serta belanja lainnya sebesar Rp 517,56 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal Kabupaten Grobogan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.
Karena itu, Pemkab Grobogan berharap percepatan belanja modal, proyek pembangunan, dan pengadaan barang/jasa dapat menjadi pengungkit utama peningkatan serapan APBD sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026. (int)
Editor : Admin