BLORA — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, meminta Pemerintah Kabupaten Blora untuk memprioritaskan pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, langkah ini lebih penting dibandingkan menggelar kegiatan seremonial maupun hiburan berskala besar.
Ia menegaskan bahwa pemangkasan kegiatan seremonial perlu dilakukan agar anggaran dapat dialihkan ke sektor pelayanan masyarakat.
Baca Juga: Pemkab Jepara Rancang OPD Pendapatan Baru untuk Optimalkan PAD
Siswanto juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena masih banyak program yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran.
“Minal aidzin wal faidzin, kami mohon maaf lahir dan batin jika pelayanan belum maksimal. Hal ini karena sekitar 25 persen anggaran pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalami efisiensi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan penghematan ini membuat pemerintah harus menahan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa dalam jumlah besar.
Pemerintah, kata dia, harus lebih fokus pada substansi utama, yakni pelayanan dan administrasi publik.
“Hal-hal yang bersifat seremonial dan kurang berdampak langsung sebaiknya dikurangi,” tegasnya.
Untuk tetap menjaga kualitas layanan, Siswanto menyebutkan bahwa penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat akan dioptimalkan melalui media sosial serta jaringan pemerintahan hingga tingkat desa.
Menurutnya, pelayanan publik dan distribusi informasi harus menjadi prioritas utama, dengan prinsip efisiensi dan efektivitas yang tetap menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ia juga mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Blora memastikan penggunaan anggaran publik benar-benar tepat sasaran dan tidak dialokasikan untuk kegiatan seremonial semata.
“Efisiensi ini diharapkan mendorong pemerintah lebih fokus pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar acara formal atau hiburan besar,” pungkasnya. efisiensi anggaran, DPRD Blora, Siswanto, pelayanan publik, Pemkab Blora, seremonial, Lebaran, anggaran daerah, kebijakan pemerintah, administrasi publik, media sosial pemerintah, distribusi informasi, program masyarakat, penghematan anggaran, prioritas layanan
Editor : Abdul Rochim