GROBOGAN – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup celah praktik tidak sehat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengambil alih kendali rantai pasok bahan pangan.
Ke depan, negara tidak hanya mengawasi, tetapi juga menjadi pembeli langsung hasil produksi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM yang menyuplai kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi, Komunikasi, dan Media Sosial, Dian Islamiati Fatwa, saat sosialisasi MBG 2026 di Purwodadi.
Ia menegaskan, sistem baru ini dirancang untuk menghilangkan praktik “titip-menitip” atau kongkalikong antara pemasok dan pengelola dapur.
“Tidak ada ruang lagi untuk transaksi abu-abu. Negara hadir sebagai pengendali. Semua pasokan akan dikelola secara terbuka dan sesuai aturan,” ujarnya.
Dian menilai, selama ini banyak produsen pangan di tingkat bawah kesulitan menjual hasil panen atau produksi karena tidak memiliki kepastian pasar.
Kondisi tersebut juga dialami UMKM yang ingin terlibat dalam program pemerintah, namun terhambat akses.
Untuk menjawab persoalan itu, BGN meluncurkan inisiatif Mak Comblang Project.
Melalui program ini, BGN memfasilitasi pertemuan langsung antara produsen lokal dan dapur MBG, sehingga tidak ada lagi perantara yang berpotensi menimbulkan ketimpangan.
“Perannya seperti penghubung. Kita pertemukan langsung pemasok lokal—baik petani, peternak, nelayan, UMKM, maupun koperasi—dengan dapur MBG,” jelas Dian.
Dengan skema tersebut, dapur MBG diposisikan sebagai pembeli resmi yang menjamin kesinambungan permintaan.
Dampaknya, produsen memiliki pasar tetap, sementara dapur memperoleh pasokan yang stabil.
“Negara menjadi offtaker. Artinya, suplai jelas, keberlanjutan terjaga, dan pelaku lokal mendapatkan kepastian usaha,” katanya.
Soal penetapan harga, Dian menegaskan BGN tidak akan mematok harga murah yang merugikan produsen.
Prinsip keadilan menjadi dasar utama agar petani dan pelaku usaha tetap mendapatkan keuntungan yang layak.
“Kita ingin makanan bergizi lahir dari sistem yang adil. Jangan sampai program ini justru merugikan petani dan produsen pangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, MBG dirancang tidak hanya sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Seluruh mata rantai, dari produksi hingga distribusi, diharapkan ikut tumbuh.
Menjelang Ramadan, Dian juga mendorong inovasi menu berbasis potensi lokal.
Selain sumber protein utama seperti ayam dan susu, bahan pangan setempat dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
“Banyak bahan lokal yang bisa diolah kreatif, misalnya daun kelor dipadukan dengan pisang. Anak-anak pasti tertarik kalau tampilannya menarik,” ujarnya.
Menurut Dian, keberhasilan MBG tidak bisa berdiri sendiri. Program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor dengan sedikitnya 17 kementerian dan lembaga.
“Ini kerja besar bersama. Kalau semua berjalan seirama, ekonomi lokal bergerak, pasokan aman, harga adil, dan tidak ada lagi praktik-praktik yang menyimpang,” pungkasnya. (mun/him)
Editor : Abdul Rochim