GROBOGAN – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai memberi arahan dan imbauan kepada kepala SPPG se-Kabupaten Grobogan.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi program MBG 2026 di Pendapa Kabupaten Grobogan pada Selasa, (13/1).
Pertemuan ini, dihadiri seluruh kepala SPPG, koordinator kecamatan, serta camat se-Kabupaten Grobogan.
Ini menindaklanjuti ratusan siswa SD, SMP, SMK, dan ponpes di Kecamatan Gubug yang diduga keracunan MBG.
Dia mengatakan, dari evaluasi di lapangan dan observasi kepada 113 siswa yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas, kini tinggal beberapa siswa.
Dari sebelumnya, total hingga 803 murid yang merasa gejala kecarunan. Para siswa ingin program MBG terus dilanjutkan.
Pihaknya tadi berkoordinasi dengan bupati, DPRD, pengelola dapur, BGN (Badan Gozi Nasional) provinsi, agar pelayanan yang akan datang diperbaiki.
"Kami konsisten agar tidak ada masalah, dengan keseriusan pemerintah daerah mengundang SPPG untuk perbaikan,” kata Pigai.
Dalam perbaikan ini, SPPG harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dengan menjaga kualitas higienis makanan yang disajikan.
”Kami berkunjung ke sini (Grobogan, Red) memastikan agar supaya peristiwa sama tidak terjadi lagi. Hari ini, Indonesia sudah ada 56 juta anak menerima MBG selama program berjalan satu tahun,” ujarnya.
Program MBG di Indonesia berhasil dibandingkan dengan negara lain seperti di Brazil yang butuh 11 tahun untuk distribusi ke 40 juta penerima.
Menurutnya, dugaan keracunan MBG di Kecamatan Gubug dari dapur SPPG Kuwaron ini, karena faktor kebersihan tempat makan.
Saat itu, ada libur panjang dan semua peralatan tidak sempat dicuci.
Selain itu, Piagai juga menjenguk para santri atau murid Ponpes Miftahul Huda Ngroto, Gubug, yang menjadi korban dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di RSUD dr Soedjati Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
Setibanya di rumah sakit, Pigai langsung menuju Ruang Asoka untuk berdialog dengan pasien yang masih menjalani perawatan.
Di hadapan para murid, Pigai menanyakan langsung keluhan yang dirasakan setelah menyantap menu MBG.
Ia juga memberikan penguatan mental, agar para korban tidak trauma dan tetap semangat bersekolah.
”Nanti jangan trauma ya. Ini akan diperbaiki. Setelah ini semangat sekolah lagi,” ujarnya sembari menyemangati murid terdampak.
Dari dialog itu, Pigai menyebut rata-rata kondisi pasien sudah membaik.
Meski demikian, masih ada beberapa murid yang mengeluhkan kondisi perut yang belum pulih sepenuhnya.
Dalam kunjungannya, Pigai juga menelusuri asal penyaluran MBG.
Dari keterangan murid yang menjadi korban, makanan berasal dari satu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
”Ternyata dari satu SPPG. Ini nanti perlu dievaluasi,” tegasnya.
Pigai mengungkapkan, total pasien yang sempat menjalani perawatan mencapai 105 orang.
Dari jumlah tersebut, ada 59 pasien dirawat di RSUD dr Soedjati, dan kini tinggal 13 orang yang masih menjalani perawatan.
”Semua sudah membaik dan akan segera kembali melanjutkan sekolah,” paparnya.
Ia menegaskan, informasi yang disampaikan merupakan hasil peninjauan awal di lapangan.
Hasil evaluasi lanjutan bersama seluruh SPPG se-Kabupaten Grobogan, bisa saja menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif.
Berdasarkan informasi yang pihaknya terima, ia berkesimpulan, apa yang dialami oleh siswa-siswi ini, memang karena makanan yang kurang higienis.
"Rata-rata sakitnya sama, mereka sakit setelah makan makanan yang sama dan SPPG-nya juga sama,” jelasnya.
Menurutnya, temuan ini menjadi dasar perlunya evaluasi menyeluruh terhadap SPPG.
Bahkan, secara profesional, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Ia menegaskan, program MBG merupakan program mulia presiden RI yang bertujuan menyiapkan generasi emas Indonesia.
”Tujuannya sangat baik. Program ini sudah menjangkau sekitar 53 juta penerima. Dari jumlah itu, memang ada sekitar 50 sampai 100 kasus yang terdampak. Meski persentasenya hanya sekitar 0,0017 persen, kami tetap akan bekerja keras melakukan perbaikan,” ujarnya.
Pigai menegaskan, pemerintah tidak menginginkan satu pun siswa terdampak dalam program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan masa depan generasi penerus bangsa ini.
”Program ini baik dan mulia. Kami tidak ingin satu orang pun terkena dampaknya. Jika setelah evaluasi sumber masalahnya dari SPPG, maka SPPG harus dibenahi, agar ke depan lebih baik lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, seluruh pembiayaan perawatan di rumah sakit dan puskesmas korban dugaan keracunaan MBG akan ditunggung Badan Gizi Nasional (BGN).
Klaim bisa dilakukan jika selesai perawatan dengan laporan lengkap terperinci ke BGN.
Laporan dari Dinas Kesehatan, pembiayaan korban per 12 Januari mencapai Rp 100.768.735.
Biaya itu, dari perawatan 108 orang yang dirujuk di Rumah Sakit Ki Ageng Getas Pendowo, RSUD R Soedjati Purwodadi, RS Permata Bunda, Puskesmas Karangrayung, Puskesmas Kedungjati, Puskesmas Gubug 1, Puskesmas Toroh 1, Puskesmas Klambu, Puskemas Grobogan 1, dan Puskesmas Godong 1.
Ketua Tim Investigasi Independen BGN Karimah Muhamad mengatakan, pembiayaan berobat bisa dibayarkan semua oleh BGN, setelah selesai laporan tentang data korban, gejala, dan pengobatan.
”Jadi, SPPG tidak punya kewajiban membayar tagihan,” katanya.
Dalam kasus keracunan MBG di Kecamatan Gubug ini, BGN sudah menginvestigasi dan menyelidiki dengan melibatkan Polres Grobogan. Dengan mencari tahu sedetail-detailnya penyebab keracunan.
Karimah menambahkan, untuk mengetahui penyebab keracunan ini, telah melayangkan surat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah.
”Kami akan lakukan publikasi setelah penyelidikan tujuh sampai 10 hari tentang penyebab keracunan,” imbuhnya. (int/mun/lin)
Editor : Abdul Rochim