GROBOGAN— Masyarakat Grobogan kini tak perlu lagi datang ke Kantor Pertanahan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi tanah.
Melalui layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi Kabupaten Grobogan, urusan pertanahan juga bisa diselesaikan dengan cepat, mudah, dan transparan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kantor Pertanahan (Kantah) Grobogan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama penyelenggaraan MPP Srikandi, yang digelar di Pendapa Kabupaten Grobogan.
Dalam sambutannya, Bupati Grobogan Setyo Hadi menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan bentuk nyata penguatan sinergi antarinstansi dalam meningkatkan pelayanan publik.
Menurutnya, sejak diresmikan Gubernur Jawa Tengah pada 13 Oktober 2022, MPP Srikandi telah berkembang pesat.
Kini terdapat 33 instansi dengan 121 jenis layanan yang tersedia bagi masyarakat.
Dalam tiga tahun terakhir MPP Srikandi mengalami perkembangan pesat.
Jumlah pengguna layanan melonjak signifikan dari 20.398 orang pada tahun 2023 menjadi 42.605 orang pada tahun 2025.
“Hari ini kita memperbarui komitmen bersama untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Esensi MPP adalah integrasi, pelayanan yang cepat, mudah, dan terpercaya bagi masyarakat,” ujar Bupati Grobogan.
Bupati juga mengapresiasi seluruh instansi, termasuk Kantor Pertanahan, yang konsisten membuka layanan setiap hari dan menjaga mutu pelayanan.
Ia berharap inovasi layanan yang dihadirkan dapat terus dikembangkan agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
Layanan pertanahan yang tersedia di MPP Srikandi antara lain pengecekan sertifikat tanah, pendaftaran hak atas tanah, balik nama, pemecahan dan penggabungan bidang tanah, serta konsultasi pertanahan dan informasi sertifikat elektronik.
Seluruh proses dilakukan secara resmi dan terintegrasi dengan sistem digital pertanahan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Buchori Sugiharso menyampaikan bahwa kehadiran layanan BPN di MPP merupakan upaya konkret dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui MPP Srikandi, masyarakat bisa mengurus sertifikat tanah tanpa harus datang ke kantor BPN. Prosesnya lebih cepat dan transparan karena sudah terhubung secara digital dengan sistem pertanahan,” ungkap Buchori.
Ia menambahkan, petugas di stan Kantah Grobogan siap memberikan informasi dan konsultasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui status tanah atau melakukan perubahan data.
Hal ini diharapkan dapat menekan potensi percaloan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
“Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan yakin bahwa urusan pertanahan bisa dilakukan dengan mudah, resmi, dan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan,” imbuhnya.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan bersama DPMPTSP dan seluruh instansi mitra MPP menegaskan komitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terpercaya.
Kehadiran layanan pertanahan di MPP Srikandi Grobogan menjadi bukti nyata bahwa pelayanan pemerintah kini semakin dekat dengan masyarakat tanpa birokrasi berbelit, tanpa jarak, dan tanpa calo. (int)
Editor : Syaiful Amri