Pansus IV DPRD Grobogan Bahas Perubahan Nama OPD

Syaiful Amri • Dipublikasikan Selasa, 3 Desember 2024 | 19:10 WIB
PEMBAHASAN: Pansus IV DPRD Grobogan melakukan pembahasan raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di ruang paripurna dua kemarin.
PEMBAHASAN: Pansus IV DPRD Grobogan melakukan pembahasan raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di ruang paripurna dua kemarin.

GROBOGAN, RADARPATI.ID – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Grobogan melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Pembahasan lanjutan tersebut digelar ruang paripuran DPRD setempat dengan dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ketua Pansus IV DPRD Grobogan Musapak mengatakan pembahasan raperda perubahan melakukan penyelarasan antara dewan dan OPD yang akan berubah nama.

Dalam peraturan daerah ini juga memuat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah.

”Meliputi Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan Daerah menjadi Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Daerah menjadi Dinas Pangan,” kata Musapak.

Selain itu, Badan Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Derah serta Badan Badan Kepegawaian, Pendidikan Daya Manusia.

Kemudian diatur pula perubahan tipe Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari yang semua tipe B menjadi Tipe A.

”Semua pembahasan ini sudah diselaraskan antara dewan dengan OPD. Selanjutnya akan dilakukan di pembahasan masing-masing fraksi di dewan,” terang dia.

Hasil penyelarasan tersebut merupakan hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah dan ditindaklanjuti DPRD Grobogan.

Tujuannya agar tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan pemerintah pusat.

”Sudah diajukan ke gubernur setelah turun akan ditetapkan menjadi akhir penetapan. Semua sudah disepakati baik judul dan perubahan sudah diterima dan disepakati.

Nanti hasilnya disahkan dalam paripurna,” tandasnya. (mun/ali/amr/izza)

 

Editor : Syaiful Amri
Panitia Khusus Pansus pembentukan dan susunan perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah