GROBOGAN, RADARPATI.ID — Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan membantah adanya pungutan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu, diungkapkan Kepala BKPPD Grobogan Padma Saputra menanggapi adanya curhatan dari akun Instagram @dady.ads di kolom komentar akun Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam Instagram Presiden Republik Indonesia itu ia curhat rekan-rekannya selama masa orientasi PPPK fungsional mulai dari kesehatan hingga pemadam terkena pungli.
Bahkan uang tunjangan yang seharusnya diterima awal tahun 2024 tidak diberikan.
"Assalamualaikum Izin Lapor Bapak Saya Pendukung Anda dan Salah satu Rakayat Melaporan Pejabat Serakah Rakus Rampok di Kabupaten Grobogan," tulis akun @dady.ads.
"Uang Tunjangan Para P3K/PPPK fungsional yang di terima awal tahun 2024 Uang Tunjangan tidak di berikan, Lalu Masa Orientasi P3K/PPPK mereka menarik uang Rp 150 ribu bagi orientasi di dinasnya dan Rp 350 ribu bagi orientasi di luar dinasnya x 2.800-an orang."
"Seharusnya kegiatan orientasi ini diselenggarakan oleh BKD/Kepegawaian berarti ada anggaran dari pusat, lalu BPJS 3 bulan awal kerja di suruh bayar sendiri padahal tanggal SK perjanjian sudah turun."
"Mereka Semua Takut Speak Up. Terimakasih saya hanya sebagi penyambung lidah," ujar @dody.ads di kolom komentar tersebut.
Dody.ads menceritakan mendapatkan keluhan dari teman ngopi, beberapa hari lalu.
"Sudah (lapor) kak di tiktok (gerindra) saya kebetulan ngopi lalu dapat cerita 3-4 hari fokus komunikasi PPPK fungsional. Mulai dari Kesehatan sampai Pemadam dll ternyata ceritanya serupa," ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan Padma Saputra menanggapi adanya curhatan di kolom komentar instagram Presiden RI Prabowo Subianto mengaku, tidak ada pungutan selama masa orientasi.
Apabila ada orang yang mengorganisir atau memaksa menariki iuran untuk orientasi PPPK dengan dalih mendatangkan narasumber atau lainnya.
Sebab, menjadi ranahnya Inspektorat untuk memberikan sanksi.
”Orientasi ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jika ditemukan pungli, Saya akan cross cek ke lapangan secara langsung. Jika ketemu dan ada buktinya boleh laporkan saja ke saya. Nanti saya tindak lanjuti,” kata Padma Saputra.
Dia mengatakan, jika ada kegiatan orientasi dilaksanakan melalui zoom meeting selama tiga hari per angkatan.
Di mana pelaksanaanya hanya menyediakan anggaran untuk link zoom dan menyediakan tujuh narasumber.
Dari anggaran itu, untuk penyediaan zoom dan tujuh narasumber.
Sementara untuk terkait uang tunjangan yang tidak diberikan pada awal tahun 2024.
Dia berdalih disebabkan pada saat itu SK PPPK belum diserahkan.
Sesuai regulasi tunjangan diberikan secara berkala.
Sementara gaji sudah diserahkan penuh.
”Saya lihat ini hanya miss presepsi, karena SK (tunjangan) diberikan pada bulan Februari kemarin,” terang dia. (mun/war/amr/izza).
Editor : Syaiful Amri